Purbaya: Belum Ada Rencana Insentif Ekonomi Efek Erupsi Anak Krakatau

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum ada rencana untuk merancang insentif atau stimulus khusus guna menangani dampak ekonomi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi ini dinilai relatif kecil dan tidak separah bencana besar di daerah lain.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum perlu merancang insentif atau stimulus khusus untuk menangani dampak ekonomi dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik dari aktivitas gunung tersebut yang dimulai sejak 5 September 2026 sebelumnya telah menyebabkan penutupan delapan bandara serta penundaan ribuan penerbangan.

"Belum, belum ada (stimulus)," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2026). Ia menilai bahwa dampak ekonomi dari erupsi ini tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan bencana alam lain yang terjadi di berbagai daerah sebelumnya.

Menurut Purbaya, gangguan akibat abu vulkanik yang hanya berlangsung beberapa hari tidak akan memberikan tekanan ekonomi yang masif. "Harusnya sih nggak terlalu signifikan ya kalau hanya beberapa hari. Kalau hanya beberapa hari bencana saja dan debunya kan enggak tebel-tebel amat kan ya?" jelasnya.

Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan dampak lanjutan dari erupsi tersebut secara berkala. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran penanganan bencana yang memadai melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kesiapan Anggaran BNPB dan Evaluasi Pemerintah

Pemerintah berkomitmen untuk terus siaga menghadapi segala kemungkinan buruk yang timbul akibat bencana alam di berbagai wilayah tanah air. Purbaya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menambah anggaran BNPB apabila situasi di lapangan memang mendesak dan membutuhkan tambahan dana.

"Berapapun angkanya akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan ngaco ya hitungannya, enggak di ada-adain. Selama hitungannya clear enggak ada masalah, kita bisa sediakan uangnya," tutur Purbaya menegaskan transparansi anggaran.

Sebelumnya, rangkaian bencana alam berskala besar seperti banjir lumpur di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, serta gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyita perhatian khusus pemerintah. Dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa tersebut, erupsi Anak Krakatau kali ini dinilai memiliki cakupan dampak yang lebih terkendali.

Evaluasi lanjutan secara berkala akan terus dilakukan oleh kementerian terkait untuk memastikan bahwa sektor-sektor esensial tetap berjalan normal di tengah dinamika situasi kebencanaan yang terjadi.

Analisis Ekonom Indef Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, menyampaikan bahwa dampak erupsi Anak Krakatau terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2026 tergolong minim. Perhitungan tersebut didasarkan pada pemanfaatan model Computable General Equilibrium (CGE).

Meskipun penutupan delapan bandara dan penundaan 1.558 penerbangan sempat mengganggu aktivitas usaha serta mobilitas masyarakat, perjalanan tersebut sebagian besar hanya tertunda dan dapat dijadwalkan ulang. "Dampaknya ke ekonomi tentu ada, tetapi belum tentu sampai menekan pertumbuhan kuartal III secara besar," ujar Rizal.

Berdasarkan simulasi model CGE, jika gangguan berlangsung selama sepekan dan separuh aktivitas terdampak pulih sebelum akhir September, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya sekitar 0,003 poin persentase. Dalam skenario ini, pertumbuhan yang normalnya 5% akan menjadi sekitar 4,997%.

Bila gangguan berlangsung hingga tiga pekan dengan tingkat pemulihan 20%, angka tekanannya diperkirakan naik menjadi sekitar 0,015 poin persentase. "Jadi, dalam skenario ini, pengaruhnya terhadap pertumbuhan nasional masih relatif kecil," pungkasnya.