Pemerintah China dikabarkan memperketat sensor dan membatasi informasi serta kesaksian penyintas terkait bencana banjir bandang dahsyat di Tibet. Pembatasan ini membuat akses komunikasi dan peliputan berita sangat sulit dilakukan.
“Tetapi apa yang bahkan lebih sulit ditemukan adalah akun para penyintas yang menggambarkan banjir bandang yang telah merenggut ratusan nyawa, dengan jumlah yang sama masih belum ditemukan sejak Rabu saat bencana terjadi," ujar Bicker.”
— Pemerintah China
Rekaman video dramatis yang memperlihatkan terjangan air dahsyat merusak Pelabuhan Gyirong di perbatasan Nepal dan Tibet telah menyebar luas di media sosial dunia. Bencana banjir bandang tersebut dilaporkan merenggut ratusan nyawa serta menyebabkan banyak orang masih belum ditemukan.
Namun, pemandangan dan rekaman bencana tersebut hampir tidak ditemukan di dalam negeri China akibat ketatnya sensor informasi. Koresponden BBC untuk isu China, Laura Bicker, melaporkan betapa ketatnya sensor yang diterapkan Beijing terhadap peristiwa bencana di kawasan sensitif tersebut.
"Tetapi apa yang bahkan lebih sulit ditemukan adalah akun para penyintas yang menggambarkan banjir bandang yang telah merenggut ratusan nyawa, dengan jumlah yang sama masih belum ditemukan sejak Rabu saat bencana terjadi," ujar Bicker dalam keterangan di BBC.
Bicker juga menambahkan bahwa pembandingkan konten internet di China menunjukkan betapa firewall atau tembok api internet negara tersebut menjadi jauh lebih terlihat ketat daripada sebelumnya dalam menyaring informasi bencana.
Akses Komunikasi yang Sulit dan Kontras Pemberitaan
Bicker mengungkapkan bahwa liputan media asing di Tibet sangat dibatasi dan memerlukan izin khusus dari pemerintah. Bahkan, ia membandingkan tingkat kesulitan akses komunikasi ke wilayah tersebut dengan negara tertutup seperti Korea Utara.
"Sebagai seorang jurnalis yang pernah meliput Korea Utara, seringkali lebih mudah bagi saya untuk menghubungi narasumber di Pyongyang daripada di ibu kota Tibet, Lhasa," ungkap Bicker menggambarkan sulitnya mendapatkan informasi dari wilayah tersebut.
Ketika berita utama global berfokus penuh pada kehancuran di lembah Himalaya, siaran berita utama stasiun televisi negara China justru dibuka dengan pemberitaan peluncuran buku baru Presiden Xi Jinping.
Meskipun otoritas menerjunkan ratusan petugas penyelamat dan Perdana Menteri Li Qiang melakukan peninjauan langsung ke lokasi, fokus media resmi tetap terbatas pada aksi penyelamatan heroik tanpa menampilkan kesaksian warga lokal maupun keluarga korban.
Read Also
Negara Kaya Minyak Krisis Energi Parah Picu Gelombang Demonstrasi Warga di Libya
Krisis energi parah melumpuhkan Libya selama lebih dari enam minggu,...
BMKG Ungkap Kondisi Cuaca Sekitar Anak Krakatau saat 5 Jurnalis Hilang
BMKG membeberkan kondisi cuaca di sekitar Gunung Anak Krakatau saat lima...
Cek Fakta Hoaks Pesawat Angkut Rombongan Umrah Jatuh Ternyata Konten Clickbait
Sebuah unggahan di media sosial mengeklaim adanya pesawat jatuh yang...
Update Waktu Penutupan 8 Bandara Termasuk Soetta dan Halim hingga Pukul 23.59 WIB
Sebanyak delapan bandara memperpanjang waktu penutupan operasional akibat...
Menjaga Stabilitas dan Desakan Transparansi
Sejarah sensitif Tibet, yang dicaplok Beijing pada 1950-an dan diwarnai berbagai penumpasan protes, menjadikan wilayah ini selalu berada dalam pengawasan ekstra ketat dari pemerintah pusat.
Otoritas dikhawatirkan cemas bahwa bencana alam berskala besar dapat memicu ketidakpuasan publik terhadap penanganan pemerintah, sehingga instruksi tegas dikeluarkan kepada para anggota partai untuk menjaga ketertiban sosial.
Organisasi International Campaign for Tibet membenarkan bahwa Beijing secara aktif menghapus video dan informasi tangan pertama dari media sosial, serta mendesak agar otoritas segera membuka data kerusakan dan korban secara transparan.
Menutup analisanya, Bicker mengutip kesaksian seorang biksu mengenai tekanan hidup di bawah pengawasan ketat, yang memperjelas alasan di balik bungkamnya narasi lokal saat bencana melanda wilayah tersebut.
