Presiden AS Donald Trump memberikan komentar singkat setelah usulan 15 poin rencana perdamaian Jalur Gaza ditolak secara terbuka oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penolakan ini memicu sorotan tajam karena memperlihatkan keretakan kebijakan antara kedua sekutu tersebut.
“Hubungannya sangat baik," ujar Trump singkat saat menanggapi penolakan dari PM Israel.”
— Donald Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya berkomentar singkat usai usulannya mengenai 15 poin rencana perdamaian Jalur Gaza yang disusun oleh Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penolakan terang-terangan ini langsung menjadi pusat perhatian media global setelah memicu tanda tanya besar terkait dinamika hubungan bilateral kedua negara.
Menanggapi pertanyaan dari para jurnalis di Gedung Putih, Trump memilih untuk tidak memperkeruh suasana dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Netanyahu tetap berada dalam kondisi yang "sangat baik", meskipun ada perbedaan pandangan yang tajam mengenai konflik di Gaza. "Hubungannya sangat baik," ujar Trump singkat saat dikonfirmasi oleh awak media, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.
Penolakan dari pihak Israel bermula ketika Netanyahu pada Minggu (9/8) secara terbuka menyatakan menentang rencana Dewan Perdamaian di Jalur Gaza. Rencana tersebut secara spesifik menyerukan agar militer Israel mulai menarik pasukannya secara bertahap bersamaan dengan proses pelucutan senjata kelompok Hamas.
Langkah Netanyahu ini diduga kuat didorong oleh tekanan dari basis pendukung sayap kanan serta para anggota kabinet ekstrem di pemerintahan Israel yang mendesaknya untuk segera membatalkan rancangan kesepakatan damai yang diinisiasi oleh pihak Amerika Serikat tersebut.
Latar Belakang Perjanjian Gencatan Senjata dan Kerangka BoP
Akhir Juli lalu, Presiden Trump sempat mengumumkan adanya terobosan besar dalam kerangka gencatan senjata Gaza yang dimediasi langsung oleh Amerika Serikat. Dalam pengumuman tersebut, ia menyatakan bahwa Hamas beserta kelompok bersenjata lainnya di Gaza telah menyetujui rencana bertahap untuk menyerahkan senjata.
Berdasarkan rancangan awal yang dirilis oleh Board of Peace pada 31 Juli, penyerahan senjata tersebut akan diserahkan kepada badan pemerintahan Palestina yang baru dibentuk. Di sisi lain, Israel diwajibkan untuk menarik mundur pasukannya seiring berjalannya proses pelucutan senjata guna mengakhiri agresi berkepanjangan.
Setelah draf tersebut dikirimkan ke Tel Aviv, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sempat menunjukkan sikap bungkam selama beberapa hari sebelum akhirnya mengakui penerimaan draf tersebut sekaligus menyatakan ketidaksetujuannya secara tegas kepada publik.
Dalam pernyataannya hari Minggu, Netanyahu bersumpah bahwa militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti sepenuhnya, sembari menegaskan bahwa "tidak akan ada negara Palestina yang berdiri" selama masa jabatannya.
Read Also
Topan Dolphin Landa China Hingga Lumpuhkan Transportasi dan Rendam Shanghai
Topan Dolphin menerjang wilayah Shanghai dan Provinsi Zhejiang di China,...
Alasan Sultan Brunei Cabut Gelar Kerajaan Menantu Raabidatul Adawiyyah
Sultan Brunei Hassanal Bolkiah secara mendadak mencabut gelar kerajaan...
Wagub Jatim Emil Dardak Ungkap Kelalaian Manusia Jadi Dugaan Awal Kebakaran Bromo
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyebut kelalaian manusia sebagai...
Gempa M 7,4 Guncang Kolombia, 111 Korban Jiwa, Tanggap Darurat Ditetapkan
Gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia dan...
Dampak Politik dan Respons Dewan Perdamaian Internasional
Penolakan terbuka yang dilontarkan oleh Benjamin Netanyahu ini dinilai banyak kalangan sebagai indikasi nyata adanya keretakan kebijakan publik yang semakin melebar antara pemerintah Amerika Serikat dan sekutu dekatnya, Israel. Perbedaan visi ini memicu kekhawatiran baru mengenai stabilitas politik di kawasan Timur Tengah.
Menanggapi situasi yang memanas ini, seorang pejabat tinggi di Board of Peace memastikan bahwa kerangka kerja dan rencana perdamaian Gaza tersebut sejauh ini masih tetap berlaku dan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pejabat tersebut menjelaskan bahwa proses perdamaian ini sangat bergantung pada pelaksanaan serta verifikasi nyata di lapangan. "Proses ini didasarkan pada pelaksanaan dan verifikasi di lapangan. Diskusi dengan Israel terus berlanjut, dan kerangka kerjanya dirancang sedemikian rupa sehingga setiap tahapan baru akan berlanjut setelah komitmen yang disyaratkan terpenuhi," kata dia.
Ke depan, dunia internasional akan terus mengawasi bagaimana Gedung Putih menyikapi pembangkangan kebijakan ini serta sejauh mana tekanan diplomatik mampu menyelamatkan agenda perdamaian yang telah dirintis di Jalur Gaza.
