10 Tahun Kudeta Gagal Turki, Transformasi Hubungan Militer dan Sipil di Bawah Erdogan

Tepat sepuluh tahun lalu pada 15 Juli 2016, faksi di dalam militer Turki melancarkan upaya terkoordinasi untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Upaya kudeta yang melibatkan tank dan jet tempur tersebut berhasil digagalkan dalam hitungan jam setelah ribuan warga turun ke jalan, bergabung dengan polisi dan tentara loyalis. Peristiwa berdarah ini menewaskan sekitar 250 orang dan melukai lebih dari 2.200 lainnya, sekaligus menjadi titik balik yang mengubah lanskap politik Turki secara fundamental.

Kegagalan kudeta ini langsung diikuti dengan perombakan total struktur institusi pertahanan oleh pemerintah Turki. Jaringan ulama Fethullah Gulen, yang berbasis di Amerika Serikat dan ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Fethullah (FETO), dituding menjadi otak di balik pergerakan tersebut. Akibatnya, puluhan ribu tentara, hakim, polisi, dan pegawai negeri dipecat atau ditangkap, sementara akademi militer lama dibubarkan dan digantikan oleh Universitas Pertahanan Nasional yang berada di bawah pengawasan sipil yang ketat.

Mantan Kolonel Unal Atabay menilai langkah tegas ini berhasil memperkuat pengawasan internal militer guna mencegah infiltrasi serupa di masa depan. Menurutnya, kegagalan makar satu dekade lalu bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu perlawanan rakyat, soliditas prajurit yang setia pada negara, dan refleks institusional angkatan bersenjata itu sendiri. Namun, penataan ulang ini juga memicu diskusi mendalam mengenai masa depan demokrasi di negara lintas benua tersebut.

Pakar ilmu politik Ali Carkoglu mengingatkan bahwa kendali penuh otoritas sipil atas militer merupakan pencapaian besar, tetapi tidak boleh mengorbankan pilar demokrasi lainnya. Otoritas sipil yang superior dinilai belum tentu mencerminkan konsolidasi demokrasi yang sehat jika ruang ekspresi publik dan kompetisi politik semakin menyempit. Kekhawatiran ini diperkuat oleh kritik dari oposisi dan kelompok hak asasi manusia terkait penahanan beberapa politisi oposisi baru-baru ini.

Lembaga pemantau seperti Human Rights Watch turut menyoroti bahwa wewenang darurat yang diberlakukan pascakudeta kini telah berevolusi menjadi pembatasan kebebasan sipil yang lebih luas. Di sisi lain, pemerintah Turki menegaskan bahwa tindakan tegas ini mutlak diperlukan demi membongkar jaringan gelap di dalam birokrasi. Hingga peringatan 10 tahun ini, operasi penegakan hukum masih terus berjalan di 81 provinsi, menegaskan bahwa warisan peristiwa Juli 2016 tetap menjadi isu keamanan nasional yang aktif.

Pembatasan dan reformasi militer ini secara efektif mengakhiri tradisi intervensi politik militer Turki yang sempat terjadi pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997. Sejumlah pakar internasional bahkan menilai potensi terjadinya kudeta konvensional di masa depan sudah sangat kecil. Kendati demikian, tantangan terbesar Turki kini beralih pada bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi negara di tengah dominasi politik yang berkelanjutan.