Usai Sindikat Scam Digerebek, Ribuan Korban TPPO Kini Telantar di Kamboja

Pemerintah Kamboja gencar melakukan razia besar-besaran terhadap industri penipuan daring (online scam) yang bernilai miliaran dolar di wilayahnya. Langkah tegas ini diambil setelah adanya tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat yang warganya mengalami kerugian hingga puluhan miliar dolar akibat penipuan investasi bodong tersebut. Namun, tindakan keras ini justru memicu krisis kemanusiaan baru yang tidak kalah mengkhawatirkan di ibu kota Phnom Penh.

Ribuan pekerja migran yang sebelumnya disekap dan dipaksa bekerja di kompleks-kompleks scam kini terlantar di jalanan setelah tempat operasi mereka ditutup paksa. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, termasuk Amnesty International, menegaskan bahwa sebagian besar dari pekerja tersebut merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Para korban yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Uganda, Ghana, dan Sierra Leone ini kini berjuang bertahan hidup tanpa uang, makanan, maupun tempat tinggal yang layak.

Seorang konsultan isu perdagangan orang yang pernah memimpin program kemitraan USAID di Kamboja, Mark Taylor, mengkritik respons setengah-setengah dari pemerintah setempat. Menurutnya, tindakan penegakan hukum saat ini mengabaikan nasib para migran rentan yang awalnya dijanjikan pekerjaan legal dengan gaji tinggi. 'Pemerintah hanya menyelesaikan setengah dari masalah ini,' ujar Taylor memberikan analisisnya terhadap situasi darurat tersebut. 'Namun, mereka sepenuhnya mengabaikan apa yang memicu masalah itu sendiri, yaitu puluhan ribu migran rentan yang dijebak dan kini berisiko diperdagangkan kembali.'

Sebelum penertiban dilakukan, kompleks-kompleks scam ini beroperasi bagaikan kota mandiri yang dilengkapi fasilitas lengkap seperti kasino, apotek, hingga pusat hiburan. Para pekerja dipaksa memenuhi target penipuan dengan metode manipulasi psikologis yang dikenal sebagai skema pig-butchering. Jika gagal memenuhi kuota harian, para korban harus menghadapi siksaan fisik yang mengerikan. 'Mereka memiliki tempat yang disebut ruang hitam, di mana mereka bisa melakukan apa saja kepada Anda,' ungkap Wilson, seorang korban asal Uganda yang mengaku pernah disetrum oleh pengawas kompleks tersebut.

Kini, para korban yang berhasil keluar dari jeratan sindikat justru harus berhadapan dengan birokrasi Kamboja yang dinilai tidak bersahabat. Pemerintah Kamboja tetap menuntut pembayaran denda pelanggaran izin tinggal sebesar 10 dolar AS per hari yang terus menumpuk hingga ribuan dolar. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Touch Sokhak, membantah kritik tersebut dan mengklaim bahwa aparat telah menyelamatkan serta merepatriasi ratusan ribu pekerja sesuai hukum yang berlaku. Meski demikian, Amnesty International melaporkan bahwa otoritas setempat terus meningkatkan penahanan terhadap para migran di fasilitas imigrasi yang sangat padat dan tidak memenuhi standar kelayakan kemanusiaan.