Reformasi Dana Bahan Bakar Kolombia, Pengusaha Minta Harga Tetap Stabil dan Transparan

Rencana pemerintah terpilih Kolombia di bawah kepemimpinan Abelardo de la Espriella untuk merombak fungsi Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar (FEPC) mulai memicu respons dari para pelaku industri. Para pengusaha distribusi hilir menilai bahwa memulihkan tujuan awal dari mekanisme ini dapat memperkuat stabilitas keuangan negara. Kendati demikian, mereka mengingatkan pemerintah agar keputusan politik di masa depan tidak menimbulkan gejolak baru yang bisa merusak ekosistem pasar domestik.

Farid Jones, salah satu pengusaha stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) terkemuka di Kolombia, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan peluang emas. Menurutnya, dana kompensasi tersebut harus dikembalikan pada cetak biru aslinya, yakni meredam fluktuasi harga minyak mentah internasional. Langkah ini dinilai krusial agar FEPC tidak menjelma menjadi skema subsidi permanen yang pada akhirnya justru menggerogoti kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara.

'Saya menyambut baik niat pemerintah terpilih untuk meninjau kembali fungsi dana ini dan memulihkan tujuan awal pembentukannya. Sangat penting untuk menstabilkan variasi harga minyak mentah internasional dan mencegah FEPC terus menjadi sumber subsidi permanen yang nantinya membahayakan keuangan publik,' ujar Farid Jones dalam menanggapi dinamika regulasi energi tersebut.

Lebih lanjut, Jones menegaskan bahwa menjaga stabilitas keuangan publik juga akan memberikan dampak positif yang masif bagi sektor energi secara keseluruhan. Kondisi fiskal yang sehat dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal di sektor hulu hingga hilir. Hal ini juga dinilai dapat memberikan kepastian jangka panjang yang sangat dibutuhkan oleh seluruh rantai pasok bahan bakar di Kolombia.

Walau mendukung penuh evaluasi FEPC, para pelaku usaha secara tegas menolak adanya kenaikan harga bensin dan solar secara mendadak atau eksponensial. Jones mengingatkan bahwa setiap perubahan skema subsidi harus diterapkan berdasarkan kajian teknis yang matang, dilakukan secara bertahap, dan melalui dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan. 'Penyesuaian harus diterapkan secara bertahap, teknis, dan terencana, guna menghindari dampak yang tidak proporsional terhadap sektor transportasi, logistik, dan SPBU,' tambahnya menutup pernyataan.