Polemik Kontrak Lahan Milik Mafia di Kolombia, Dituding Jadi Kedok Aksi Perampasan Aset

Polemik besar sedang melanda pengelolaan aset sitaan di Kolombia setelah kesepakatan pengelolaan lahan bernilai fantastis dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan korupsi. Direktur Badan Pertanahan Nasional Kolombia (ANT), Felipe Harman, secara terbuka membela kontrak kerja sama senilai 500 miliar peso (sekitar Rp 1,8 triliun) yang dijalin institusinya dengan Lembaga Aset Khusus (SAE). Harman menegaskan bahwa langkah ini merupakan terobosan hukum yang revolusioner bagi para petani kecil.

Sebelumnya, Germán Calderón España selaku Direktur Badan Pertahanan Hukum Negara mengajukan gugatan pidana terkait dugaan penyimpangan dalam kontrak payung tersebut. Dalam laporannya, España menyoroti adanya pencairan dana yang telah mencapai 80 persen dari total anggaran, namun realisasi fisik di lapangan masih menyentuh angka nol persen. Dugaan manipulasi anggaran pertanahan ini langsung memicu perdebatan sengit di ruang publik Kolombia.

Menanggapi tuduhan tersebut, Felipe Harman menyatakan bahwa pengalihan lahan sitaan hasil kejahatan narkoba kepada para petani miskin merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan, bukan tindak pidana. Kontrak bernilai jumbo ini dirancang sebagai jaminan hukum apabila ada pemilik lama yang menggugat status tanah mereka di masa depan. 'Kami bangga karena belum pernah ada aset mafia yang dibeli untuk diserahkan langsung kepada petani tanpa tanah,' ujar Harman dalam interviu bersama Caracol Radio.

Harman juga menjelaskan skenario hukum jika pengadilan memutuskan untuk mengembalikan aset tersebut kepada pemilik semula karena terbukti tidak terlibat jaringan mafia. Menurutnya, negara tidak akan mengembalikan lahan fisik yang sudah terlanjur digarap oleh para petani, melainkan memberikan ganti rugi dalam bentuk uang tunai. Ia juga mengeklaim bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Kolombia sudah mengaudit kontrak ini dan hanya menemukan kendala administratif terkait percepatan balik nama sertifikat, tanpa ada risiko kerugian uang negara.

Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh pengacara senior Franco Salazar yang menilai skema kerja sama ini menyerupai aksi 'perampasan tanah terselubung'. Salazar berargumen bahwa proses hukum bagi warga yang ingin membuktikan asetnya disita secara keliru oleh SAE bisa memakan waktu hingga 13 tahun. 'Mereka harus berjuang bertahun-tahun demi mendapatkan kembali asetnya yang kemungkinan besar sudah rusak, telantar, atau tidak lagi bernilai fungsi,' kritik Salazar menutup pernyataannya.