Pemko Padang Percepat Digitalisasi Bansos, 41 Ribu KK Terdaftar di Perlinsos

Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menggenjot transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke sistem berbasis digital melalui portal Perlinsos. Langkah strategis ini diambil guna mendongkrak akurasi data penerima manfaat sekaligus menekan potensi salah sasaran dalam pembagian bantuan. Percepatan ini juga menjadi bagian dari persiapan matang menjelang pemberlakuan penuh sistem bansos digital yang ditargetkan merata pada tahun 2027 mendatang.

Kota Padang sendiri terpilih menjadi satu dari 43 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai proyek percontohan (piloting project) digitalisasi bansos. Melalui program nasional ini, tata kelola penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat berjalan lebih transparan, efektif, serta akuntabel. Pemko Padang optimistis proyek percontohan ini akan menjadi kiblat baru dalam efisiensi birokrasi daerah.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menjelaskan bahwa percepatan pendaftaran ini melibatkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta penguatan jejaring agen hingga tingkat akar rumput. Berdasarkan data per Jumat, 10 Juli 2026, tercatat sudah ada 41.016 kepala keluarga (KK) yang terdaftar di portal Perlinsos. Angka ini mencakup sekitar 13,50 persen dari total 303 ribu KK yang masuk dalam basis data desil kesejahteraan 1 sampai 10 di Kota Padang.

'Hingga Jumat, 10 Juli 2026 sebanyak 41.016 kepala keluarga telah terdaftar pada portal Perlinsos dari sekitar 303 ribu kepala keluarga yang masuk dalam basis data desil kesejahteraan 1 sampai 10 di Kota Padang. Jumlah tersebut setara dengan 13,50 persen dari total sasaran,' ungkap Eri Sendjaya saat memberikan keterangan pers pada Selasa, 14 Juli 2026. Menurutnya, digitalisasi ini sangat krusial untuk mengeliminasi potensi data ganda dan mempercepat proses verifikasi di lapangan.

Untuk memastikan keadilan akses, Dinas Sosial Padang turut menerapkan strategi jemput bola bagi warga yang terkendala teknologi atau tidak memiliki telepon pintar. Layanan pendaftaran difasilitasi oleh jaringan agen resmi yang tersebar di kantor lurah, pengurus RW, Smart Surau, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Jika diperlukan, petugas gabungan siap melakukan pendataan langsung dari pintu ke pintu rumah warga.

'Seluruh proses pendaftaran tidak dipungut biaya atau gratis. Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses digitalisasi bansos ini sehingga ketika sistem diterapkan secara penuh pada 2027, data penerima bantuan sudah benar-benar valid dan tepat sasaran,' pungkas Eri. Warga yang memiliki gawai mandiri pun diimbau untuk segera melakukan registrasi demi memperlancar validasi data kemiskinan daerah.