Walhi Beri Peringatan Keras, Proyek Ekstraktif Picu Ancaman Kepunahan Pulau Jawa

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dari berbagai daerah di Pulau Jawa memberikan peringatan bahaya terkait krisis ekologi yang saat ini sudah semakin kritis. Organisasi lingkungan hidup ini memperingatkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan di Pulau Jawa telah melampaui ambang batas. Hal itu terjadi akibat orientasi pembangunan yang hanya mengejar target investasi semata tanpa memedulikan aspek keadilan ekologis.

Di Jakarta, pembangunan berkedok kota global yang bersifat eksploitatif kini mulai digeser ke wilayah pesisir utara. Langkah ini diambil lantaran daratan Jakarta dinilai sudah tidak mampu lagi menampung beban aktivitas ekonomi yang masif. Pemindahan fokus pembangunan ini dinilai mengabaikan pemulihan lingkungan dan justru memperparah kerentanan ekosistem pesisir.

Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat yang kini menempati peringkat ketiga nasional dalam hal kerentanan bencana. Kerusakan kawasan hutan dan non-hutan di wilayah tersebut dilaporkan telah mencapai satu juta hektar. Walhi Jawa Barat turut mengkritik kegagalan pemerintah dalam transisi energi, ditandai dengan batalnya pensiun dini PLTU batu bara di Cirebon dan Pelabuhan Ratu secara sepihak, serta penerapan skema co-firing biomassa yang dinilai melanggengkan penggunaan energi kotor.

Selanjutnya di Jawa Tengah, migrasi industri besar-besaran telah memicu perubahan tata ruang yang ekstrem dan menempatkan 13 kabupaten di pesisir utara dalam kondisi sangat rentan banjir. Bahkan, penurunan muka tanah (land subsidence) di Kota Semarang saat ini telah mencapai 8 sentimeter per tahun. Angka ini menjadikannya kota yang diprediksi tenggelam lebih cepat dibandingkan dengan Jakarta akibat eksploitasi wilayah hulu yang menyebabkan hilangnya 11.700 hektar tutupan hutan.

Sementara itu di Jawa Timur, Walhi mencatat terjadinya 735 bencana hidrometeorologi basah seperti banjir bandang dan tanah longsor sepanjang rentang November 2025 hingga Maret 2026. Situasi kritis ini diperparah oleh tekanan 20 Proyek Strategis Nasional serta pembangunan industri pariwisata KSPN di Bromo Tengger Semeru yang terbukti melanggar ritual adat masyarakat Tengger. Di sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyoroti pembangunan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik yang dinilai tidak realistis karena mengabaikan data lapangan bahwa 60 persen sampah merupakan sampah organik basah.

Menyikapi kehancuran ekologis yang merata di Pulau Jawa, Walhi mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang legal maupun ilegal. Penegakan hukum yang tegas dan penyelesaian konflik agraria harus diprioritaskan demi menghentikan perampasan ruang hidup rakyat. Walhi memperingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen dari rezim saat ini berpotensi mempercepat kepunahan Pulau Jawa yang diprediksi kehilangan hingga 50 persen wilayahnya pada tahun 2050.