Heboh Rencana SPP SMA-SMK Ditolak Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Tetap Lanjut Bahas!

Sikap tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menolak reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri tidak lantas menghentikan langkah legislatif. DPRD Jawa Barat dipastikan tetap memasukkan usulan pemungutan SPP tersebut ke dalam materi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang kini tengah digodok oleh Panitia Khusus (Pansus).

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menilai perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan dinamika yang lumrah dalam penyusunan regulasi daerah. Menurutnya, seluruh opsi skema pembiayaan pendidikan masih berpotensi dikaji secara mendalam sebelum ditarik ke keputusan final di rapat paripurna.

"Enggak masalah. Penolakan itu kan pandangan, sikap. Nah, jadi kalau saya sih menangkap Pak Gubernur itu menolak karena belum ada kajian. Kan Pak Gubernur bilang, bahwa perlu ada kajian yang mendalam," ujar Yomanius saat memberikan keterangannya pada Senin (20/7/2026).

Di sisi lain, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan bergeser dari komitmen sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA dan SMK negeri. Ia menekankan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah merupakan kewajiban mutlak negara yang tidak sepatutnya dibebankan kembali kepada para orang tua murid.

"Terima kasih atas usulan reaktivasi atau menghidupkan kembali SPP yang disampaikan oleh teman-teman komisi pendidikan di DPRD. Tetapi Pemprov Jabar yang saya pimpin akan berpegang teguh bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan secara paripurna bagi rakyatnya," tegas Dedi. Bahkan, demi menjaga stabilitas anggaran pendidikan gratis di tengah defisit akibat penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Dedi menyatakan bersedia memotong dana operasional jabatannya.