Heboh Program 3 Juta Rumah Subsidi, REI Sidoarjo Bongkar Tantangan Besar Pengembang!
- Program tiga juta rumah subsidi dicanangkan pemerintah untuk menggerakkan sektor properti dan berdampak positif pada 180 industri turunan.
- REI Komisariat Sidoarjo menegaskan kesiapannya mendukung program nasional tersebut namun menuntut adanya kepastian regulasi dari pemerintah.
- Kenaikan harga lahan, kerumitan perizinan daerah, serta lonjakan harga material bangunan menjadi tantangan utama pengembang saat ini.
Program pembangunan tiga juta rumah subsidi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat diyakini menjadi angin segar sekaligus katalis utama dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah masif ini dinilai tak sekadar menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memicu multiplier effect yang signifikan pada sektor perekonomian riil di berbagai daerah.
Sektor properti secara langsung akan menghidupkan sekitar 180 industri turunan yang saling berkaitan erat. Mulai dari industri semen, besi, baja, keramik, kaca, hingga manufaktur bahan bangunan pendukung lainnya diprediksi akan mengalami lonjakan permintaan seiring berjalannya proyek strategis ini secara nasional.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Komisariat Sidoarjo, Harry Hermawan, menegaskan bahwa keberhasilan agenda besar ini tidak bisa hanya dibebankan kepada para pengembang semata. Menurutnya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta pelaku industri terkait demi merealisasikan target tersebut.
"Program tiga juta rumah merupakan peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus menghidupkan sekitar 180 industri pendukung. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak agar program nasional ini benar-benar berjalan optimal," ujar Harry saat memberikan keterangannya pada Senin (20/7/2026).
Meski jajaran pengembang di daerah siap menyukseskan program tersebut, Harry membeberkan sejumlah hambatan nyata di lapangan, seperti tingginya harga lahan dan lamanya birokrasi perizinan. "Kami siap mendukung program pemerintah. Yang kami harapkan adalah adanya kepastian regulasi, mulai dari ketersediaan lahan, penyederhanaan proses perizinan, hingga kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha," pungkasnya.