Sindir Halus Pemerintah, Komunitas Asep Sukses Gelar Acara Besar Pakai Modal Rp 100 Ribu dari Dinsos

Komunitas Asep Asep (KAA) membuktikan bahwa keterbatasan anggaran dari pemangku kebijakan bukan penghalang untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar. Meski secara ironis hanya menerima bantuan sebesar Rp 100 ribu dari Dinas Sosial, komunitas berbasis nama tradisional ini tetap sukses menggelar peringatan Milangkala HUT ke-10. Acara satu dekade tersebut berlangsung meriah di pelataran Gedung Negara Sumedang pada Minggu, 19 Juli 2026.

Dalam hajatan akbar ini, KAA menunjukkan eksistensinya yang kokoh di tengah masyarakat melalui narasi solidaritas dan mentalitas berdikari. Menariknya, acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat. Kehadiran pejabat teras tersebut seolah menjadi stempel legalitas sekaligus pengakuan negara bahwa komunitas unik ini merupakan mitra strategis dalam menjaga stabilitas budaya di tanah Pasundan.

Tidak hanya mendapat atensi dari struktur pemerintahan, rombongan KAA juga disambut hangat oleh otoritas tertinggi adat setempat. Mereka diterima langsung oleh Pemimpin atau Raja Keraton Sumedang Larang, Paduka Yang Mulia (PYM) Sri Radya H. Rd. I. Lukman Soemadisoeria. Tokoh adat tersebut turut didampingi oleh Raden Luky Djohari Soemawilaga yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang (YNWPS).

Ketua DPD KAA Kabupaten Sumedang, Asep Dedi Fairus, melemparkan sebuah pernyataan tajam yang menegaskan jati diri pergerakan organisasi mereka. Dengan dialek Sunda yang lugas dan apa adanya, ia mengingatkan seluruh anggota mengenai esensi sejati dari pergerakan mandiri tersebut. "Asep Asep kudu kompak, tanpa ada bantuan pihak mana pun, prinsip kemandirian yang menjadi motor utama organisasi," kata Asep Dedi di hadapan para anggotanya.

Ia secara gamblang merinci realitas bantuan dari berbagai instansi yang dinilai sangat minim untuk ukuran acara skala provinsi. Bantuan tersebut mulai dari dana khitanan massal dari BJB sebesar Rp 2,5 juta, sokongan BRI senilai Rp 500 ribu, hingga bantuan Dinas Sosial yang hanya Rp 100 ribu. "Alhamdulillah pamajakeun aya ti pihak pemerintah aya bantuan, eweuh kade," selorohnya secara realistis yang berarti urusan pajak selalu ada ditagih pemerintah, namun giliran bantuan nilainya tidak berarti.

Pernyataan menggelitik tersebut bukanlah bentuk keluhan cengeng, melainkan sebuah pembuktian mentalitas juara dari para pemilik nama Asep. KAA ingin menunjukkan sinisme yang elegan kepada birokrasi bahwa keterbatasan anggaran dari instansi formal sama sekali bukan batu sandungan. Bermodalkan patungan kolektif dan militansi anggotanya, mereka sukses memobilisasi massa bahkan memfasilitasi kegiatan sosial khitanan massal bagi masyarakat yang membutuhkan.