RI Simpan 20 Kg Uranium Setara Satu Bom Nuklir, Ini Pemiliknya

Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengawasi stok uranium sebanyak 20 kg yang tersimpan di PT Inuki meskipun operasional perusahaan telah terhenti. Jumlah bahan bakar nuklir tersebut tercatat setara dengan satu bom nuklir sehingga membutuhkan pengamanan ketat.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengawasi ketersediaan stok uranium sebanyak 20 kg yang masih tersimpan di PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki), meski operasional perusahaan telah terhenti. Jumlah material bahan bakar nuklir tersebut tercatat setara dengan satu bom nuklir sehingga memerlukan penanganan keselamatan dan pengamanan yang ketat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapeten Zainal Arifin menekankan hingga saat ini proses serah terima PT Inuki ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum terselesaikan. "Yang perlu menjadi perhatian Bapak-Ibu bahwa di Inuki masih tersedia uranium sekitar 20 Kg setara satu bom nuklir. Ini yang menjadi perhatian kita semua," ujar Zainal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).

Bapeten mencatat bahan bakar reaktor nuklir di Serpong saat ini sudah habis dan tidak ada lagi produksi lokal. Pasokan bahan bakar untuk reaktor tersebut tidak dapat dibeli dari negara lain karena sebelumnya diproduksi khusus oleh PT Inuki.

Selain persoalan stok uranium, Bapeten mengidentifikasi fasilitas Gedung 10 dan Gedung 60 milik PT Inuki masih memerlukan proses dekontaminasi. Penghentian kegiatan usaha perusahaan tidak menghapuskan kewajiban pemenuhan standar keselamatan, keamanan, serta safeguards secara nasional maupun internasional.

Status Operasional PT Inuki dan Proses Peralihan

Penghentian kegiatan usaha PT Inuki menuntut perhatian khusus terhadap aset radioaktif yang tertinggal di dalam fasilitas perusahaan. Proses transisi atau serah terima kepengurusan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi kunci utama dalam memastikan pengawasan yang berkelanjutan.

Meskipun aktivitas komersial atau operasional perusahaan telah berhenti total, kewajiban hukum untuk menjaga standar keselamatan nuklir tetap berlaku penuh. Hal ini mencakup pengamanan material bahan nuklir dari potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fasilitas penyimpanan di lingkungan perusahaan memerlukan pemeliharaan rutin serta pengawasan melekat oleh instansi berwenang seperti Bapeten. Langkah mitigasi ini dirumuskan untuk mengantisipasi berbagai risiko teknis yang mungkin timbul akibat kevakuman pengelolaan.

Para pengamat dan anggota legislatif terus mendesak pemerintah agar mempercepat proses administrasi peralihan aset agar tidak menimbulkan celah keamanan jangka panjang bagi keselamatan publik.

Standar Keamanan dan Antisipasi Risiko Fasilitas Nuklir

Bapeten secara konsisten mengantisipasi segala bentuk risiko yang timbul dari pemegang izin fasilitas nuklir yang mengalami permasalahan usaha atau kepailitan. Pengawasan ketat tetap diberlakukan agar keberadaan sumber radioaktif dan bahan nuklir tidak pernah terabaikan.

"Permasalahan yang perlu kita antisipasi adalah ketika pemegang izin mengalami masalah usaha, berhenti beroperasi, bangkrut, pailit. Nah, ini tidak menghilangkan kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan sumber radiasi," tandas Zainal dalam forum yang sama.

Kebutuhan dekontaminasi pada fasilitas Gedung 10 dan Gedung 60 menjadi pekerjaan rumah mendesak yang harus segera diselesaikan sesuai dengan protokol keselamatan internasional. Standar perlindungan radiasi harus dipatuhi secara ketat demi melindungi lingkungan sekitar dari kontaminasi berbahaya.

Pemerintah bersama instansi teknis terkait berkomitmen untuk terus mengevaluasi tata kelola bahan radioaktif demi menjamin keamanan nasional secara menyeluruh.