Krisis Siswa Baru di Bantul, Disdikpora Masih Kaji Rencana Penggabungan Sekolah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum bisa memastikan rencana penggabungan atau regrouping bagi sekolah-sekolah yang mengalami krisis siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan tersebut hingga kini masih berada dalam tahap pengkajian mendalam. Disdikpora menilai keputusan ini tidak boleh diambil tergesa-gesa karena berdampak langsung pada nasib para guru dan aksesibilitas pendidikan anak di wilayah tersebut.

Kepala Disdikpora Bantul, Nugroho Eko Setyanto, menegaskan bahwa wacana penggabungan operasional sekolah ini membutuhkan analisis komprehensif yang melibatkan lintas sektor. Menurutnya, aspek efisiensi anggaran negara bukan satu-satunya tolok ukur utama dalam kebijakan penggabungan institusi pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah daerah juga harus memperhitungkan persebaran spasial anak usia sekolah yang tersisa di wilayah sekitar.

'Untuk wacana itu (regrouping) masih dalam kajian yang melibatkan berbagai pihak. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Memang harus ada kajian yang cermat,' ujar Nugroho saat memberikan keterangan resmi mengenai persiapan tahun ajaran baru di Bantul.

Berdasarkan data pemetaan sementara yang dikumpulkan oleh Disdikpora Bantul, ada sekitar 12 SD negeri dan swasta yang pendaftarnya berada di angka kritis, yakni hanya mendapatkan nol hingga lima siswa baru. Kondisi serupa juga melanda tingkat sekolah menengah, di mana 10 SMP swasta di Bantul juga tercatat hanya mengantongi jumlah murid baru di bawah lima anak. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar jangka panjang.

Pihak Disdikpora Bantul berencana menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk melacak tren demografi anak usia sekolah. Penurunan jumlah siswa diduga kuat dipengaruhi oleh pergeseran pilihan orang tua yang kini lebih condong menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren atau ke wilayah administrasi di luar Bantul. 'Paling tidak nanti harus koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang jumlah anak usia sekolah. Termasuk juga apakah anak-anak ini justru sekolah di luar Bantul atau bahkan masuk pondok pesantren,' tambah Nugroho.