CEP Berkomitmen Kawal APBN Demi Pemerataan Pembangunan Sulawesi Utara

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap rupiah dari kas negara memberikan manfaat nyata serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Fokus utama politikus Partai Golkar tersebut adalah mengawal alokasi anggaran agar benar-benar menyentuh masyarakat di Sulawesi Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa CEP ini usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda rapat paripurna tersebut berfokus pada pembahasan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir secara langsung mewakili pemerintah untuk memberikan penjelasan komprehensif.

Bagi CEP, pembahasan pertanggungjawaban APBN merupakan bagian krusial dari fungsi konstitusional legislatif dalam mengawasi akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Kerja sama yang sinergis antara DPR dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga agar pengelolaan anggaran tetap transparan, efektif, serta efisien. Dengan pengawasan yang melekat, potensi kebocoran anggaran di tingkat daerah dapat dihindari secara maksimal.

'Kami berkomitmen untuk terus mengawal APBN agar menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan pemerataan pembangunan, serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat,' ujar CEP saat ditemui selepas rapat paripurna tersebut. Menurutnya, APBN tidak boleh hanya berpusat pada proyek-proyek besar di satu wilayah saja. Keadilan alokasi anggaran pusat sangat krusial bagi daerah-daerah yang sedang berkembang pesat seperti Sulawesi Utara.

Isu pemerataan pembangunan memang menjadi perhatian mendasar bagi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. Kebijakan stimulus fiskal dari pemerintah pusat diharapkan mampu mengakselerasi proyek infrastruktur lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dasar di wilayah tersebut. Kehadiran perwakilan daerah yang vokal di parlemen seperti CEP di Komisi VI DPR RI diharapkan mampu menjembatani kebutuhan riil konstituen dengan kebijakan anggaran di tingkat nasional.