RUU Perumahan AS Resmi Jadi Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Donald Trump
- Undang-Undang Keterjangkauan Perumahan Terbesar dalam beberapa dekade terakhir resmi berlaku di Amerika Serikat otomatis setelah tenggat waktu 10 hari terlewati.
- Presiden Donald Trump menolak menandatangani undang-undang tersebut karena menganggapnya tidak penting dibanding RUU hak pilih SAVE America Act.
- Regulasi baru ini membawa lebih dari 40 ketentuan yang dirancang untuk memangkas biaya konstruksi dan mendorong pembangunan rumah guna mengatasi krisis properti.
Undang-undang keterjangkauan perumahan terbesar dalam beberapa dekade terakhir di Amerika Serikat (AS) akhirnya resmi berlaku. Regulasi yang dinamakan Undang-Undang Jalan Menuju Perumahan Abad ke-21 (21st Century Road to Housing Act) ini disahkan secara otomatis tepat pada tengah malam tanpa adanya tanda tangan dari Presiden Donald Trump. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya mengatasi lonjakan harga rumah yang telah mencekik daya beli jutaan keluarga di negara tersebut.
Sebelumnya, aturan hukum di AS menetapkan bahwa sebuah rancangan undang-undang (RUU) dapat langsung berlaku jika presiden tidak mengambil tindakan berupa tanda tangan atau veto dalam kurun waktu 10 hari setelah berkas diserahkan. Ketua DPR AS Mike Johnson diketahui telah mengirimkan dokumen undang-undang tersebut kepada Trump sejak 29 Juni lalu. Karena tenggat waktu berakhir pada Jumat malam pukul 23.59 waktu setempat tanpa respons resmi dari Gedung Putih, aturan ini langsung aktif demi hukum.
Sikap pasif Trump disinyalir sengaja dilakukan sebagai bentuk protes politik. Melalui platform Truth Social miliknya, Trump sempat mencibir produk hukum hasil kesepakatan bipartisan tersebut. 'Bagi saya, jika dibandingkan dengan SAVE America Act, hampir semua hal lain hanyalah sebuah nguapan besar yang membosankan,' ujar Trump kepada para wartawan saat menjelaskan alasannya membatalkan upacara penandatanganan di Gedung Putih.
Trump menegaskan dirinya hanya akan menandatangani regulasi perumahan tersebut jika Kongres AS bersedia meloloskan RUU SAVE America Act. RUU yang diperjuangkan Trump itu berisi aturan ketat yang mewajibkan bukti kewarganegaraan untuk mendaftar sebagai pemilih dan penggunaan kartu identitas berfoto saat memberikan suara dalam pemilu. Namun, RUU pemilu tersebut saat ini masih mandek di tingkat Senat karena tidak mendapatkan dukungan minimal 60 suara yang diperlukan untuk lolos.
Meskipun sempat ditentang oleh Trump, paket kebijakan perumahan ini memuat lebih dari 40 ketentuan strategis yang didukung penuh oleh perwakilan Partai Demokrat maupun Partai Republik. Salah satu poin penting di dalamnya adalah pemberian insentif bagi pengembang untuk memotong biaya konstruksi rumah pabrikan (manufactured homes) berkisar 5.000 hingga 10.000 dolar AS per unit. Langkah ini diharapkan mampu meredam gejolak pasar properti di mana saat ini keluarga berpenghasilan 75.000 dolar AS per tahun hanya mampu menjangkau kurang dari seperempat total unit rumah yang tersedia di pasar.