Donald Trump Temui PM Irak di Gedung Putih, Sepakati Kerja Sama Ekonomi dan Targetkan Produksi Minyak
- Presiden AS Donald Trump dan PM Irak Ali al-Zaidi menggelar pertemuan bilateral di Gedung Putih untuk memperkuat hubungan ekonomi dan meningkatkan output minyak Irak.
- Kedua pemimpin menyepakati penarikan penuh sisa pasukan militer Amerika Serikat dari wilayah Irak yang ditargetkan selesai pada 30 September 2026.
- PM Irak Ali al-Zaidi mendesak kuota produksi yang lebih adil dari OPEC guna mendanai pemulihan ekonomi pasca-perang melawan kelompok teror ISIS.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Gedung Putih, Washington, DC. Pertemuan bilateral yang berlangsung di Ruang Oval ini menandai babak baru hubungan kedua negara yang mulai bergeser. Kedua pemimpin sepakat untuk memperdalam kemitraan strategis, memperkuat ikatan ekonomi, serta mendongkrak produksi minyak bumi Irak secara signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Trump memberikan pujian tinggi kepada Ali al-Zaidi dengan menyebutnya sebagai seorang pemimpin baru yang luar biasa bagi Irak. Langkah ini mempertegas dukungan politik luar negeri Trump, setelah sebelumnya secara terbuka menentang mantan PM Irak Nouri al-Maliki yang dikenal dekat dengan Iran. Keputusan politik AS tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat al-Maliki mundur dari bursa pencalonan pada April lalu.
Fokus utama dari pertemuan ini adalah transisi hubungan bilateral yang kini lebih menitikberatkan pada sektor komersial daripada militer. Trump menyatakan bahwa Irak memiliki potensi ekonomi yang sangat masif berkat cadangan minyak mentah yang melimpah. 'Kami akan melakukan banyak kesepakatan bisnis yang akan menciptakan lapangan kerja bagi kedua negara, dan kami akan mengeluarkan banyak minyak dari sana,' ujar Trump di hadapan media.
Selain urusan ekonomi, kedua pemimpin mengumumkan komitmen besar terkait keamanan regional dengan target penarikan penuh sisa pasukan militer AS pada 30 September mendatang. Tanggal tersebut disepakati bersamaan dengan janji PM al-Zaidi untuk melucuti senjata berbagai kelompok paramiliter yang aktif di Irak. Meski demikian, rencana ambisius ini langsung mendapat penolakan keras dari kelompok Perlawanan Islam di Irak yang disokong oleh pihak Iran.
Kunjungan kerja ke Amerika Serikat ini juga dimanfaatkan oleh PM al-Zaidi untuk memperjuangkan kuota produksi minyak yang lebih tinggi di forum OPEC. Irak membutuhkan pendapatan yang lebih besar setelah perekonomiannya babak belur akibat konflik bersenjata dan penutupan Selat Hormuz. 'Kerugian yang diderita Irak akibat perang melawan ISIS mencapai lebih dari 400 miliar dolar AS, dan kami memerlukan pembagian kuota yang adil untuk membangun kembali rumah warga kami,' tutur al-Zaidi.