Demokrat Senat AS Blokir RUU Pertahanan Terkait Perang Iran dan Integrasi Israel

Senat Amerika Serikat (AS) dari kubu Partai Demokrat secara resmi memblokir pembahasan rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunan (NDAA) pada pemungutan suara hari Selasa waktu setempat. Langkah krusial ini diambil sebagai bentuk penolakan keras tidak hanya terhadap perang yang dikobarkan Presiden Donald Trump di Iran, tetapi juga terkait klausul yang akan mengintegrasikan militer AS dan Israel secara lebih erat. Dalam pemungutan suara dengan hasil akhir 50-46 yang berjalan ketat sesuai garis kebijakan partai, kubu Demokrat berhasil menjegal pembahasan anggaran militer senilai USD 1,15 triliun tersebut karena gagal mencapai batas minimum 60 suara.

Pemimpin Mayoritas Senat dari Demokrat, Chuck Schumer, mendesak anggotanya untuk menolak RUU tersebut karena dinilai memberikan cek kosong bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan agresi militer di Timur Tengah tanpa pengawasan Kongres. 'Republik ingin Senat membahas NDAA seolah-olah Kongres dapat memperdebatkan RUU keamanan nasional utama negara ini sembari mengabaikan krisis keamanan nasional yang paling mendesak saat ini. Kita tidak bisa melakukannya,' tegas Schumer sebelum pemungutan suara dimulai. Demokrat berpendapat bahwa pembahasan anggaran pertahanan raksasa ini tidak etis dilakukan selama Trump terus meningkatkan eskalasi ketegangan senjata dengan Iran.

Selain perang di Iran, penolakan keras juga dipicu oleh kekhawatiran atas peningkatan kerja sama intelijen dan militer dengan Israel. Dalam draf NDAA tersebut, terdapat klausul kontroversial mengenai 'peleburan data' (data fusion) yang menggabungkan berbagai sensor intelijen menjadi satu peta target operasional. Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch memperingatkan bahwa kesepakatan ini dapat membuat AS menyerap data intelijen Israel yang dikumpulkan melalui program pengawasan massal yang bermasalah secara hukum internasional.

Sejumlah senator senior Demokrat seperti Chris Van Hollen, Bernie Sanders, dan Elizabeth Warren telah mengirimkan surat bersama yang meminta rekan-rekan mereka untuk tidak meloloskan NDAA sebelum klausul kemitraan dengan Israel ini diperdebatkan secara terbuka. 'Sebagai Demokrat Senat, kita seharusnya tidak memberikan suara yang memaksa Trump memperdalam hubungan AS dengan pemerintahan ekstremis Netanyahu,' tulis mereka dalam surat tersebut. Van Hollen juga mempertanyakan mengapa Kongres AS harus memerintahkan badan eksekutif untuk membagikan lebih banyak intelijen sensitif tanpa memedulikan tindakan kontroversial yang dilakukan oleh pemerintah Israel di lapangan.

Langkah berani kubu Demokrat ini mencerminkan pergeseran opini publik yang masif di dalam tubuh partai menjelang pemilu paruh waktu bulan November mendatang. Berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, tingkat kepercayaan dan dukungan publik pemilih Demokrat terhadap Israel merosot tajam dari 59 persen pada tahun 2018 menjadi hanya 22 persen saja. Dengan penolakan ini, pemerintahan Trump kini menghadapi jalan buntu dalam meloloskan anggaran pertahanan krusial nasional kecuali bersedia berkompromi mengenai kebijakan perang di Iran dan kemitraan intelijen dengan Israel.