Dugaan Pemerasan SK Kepengurusan, Armuji dan Puluhan Inorga Geruduk Dispora Jatim

Puluhan massa dari berbagai Induk Olahraga (Inorga) yang bernaung di bawah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Surabaya mendatangi Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, Rabu 15 Juli 2026. Aksi penggerudukan ini dipimpin langsung oleh Ketua KORMI Surabaya terpilih, Armuji. Mereka menuntut pencopotan oknum pengurus KORMI Jatim yang diduga kuat melakukan praktik pemerasan terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan.

Prahara di tubuh organisasi olahraga rekreasi ini mulai meruncing pasca-pelaksanaan Musyawarah Kota (Muskot) KORMI Surabaya. Dalam forum tersebut, Armuji yang juga merupakan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih secara aklamasi untuk menakhodai KORMI Surabaya periode 2026-2030. Namun langkah konsolidasi organisasi tersendat saat tim formatur menyerahkan susunan kepengurusan baru ke tingkat provinsi karena adanya indikasi permintaan uang pelicin dari oknum pengurus KORMI Jatim berinisial S.

Armuji membeberkan kronologi saat dirinya mencoba memancing siasat transaksional oknum tersebut. 'Loh, sama saya kan tak pancing, duit Rp1 miliar itu uakeh rek, rek. Ya, ya gak Rp1 miliar lah Cak. Berarti kan menawar dia, ngono loh,' kata Armuji menceritakan upaya negosiasi terselubung yang dilakukan oleh oknum pengurus tersebut. Ia menilai tindakan ini sangat mencederai marwah olahraga masyarakat.

Lebih lanjut, Armuji menegaskan bahwa bukti komunikasi mengarah kuat pada tindakan pemerasan yang melanggar hukum dan asas profesionalisme. Oknum itu disinyalir sengaja menahan SK kepengurusan sah KORMI Surabaya demi keuntungan materiil sepihak. 'Tapi kan jelas. Terakhir dia ngomomg, apa kaitannya? Apa yang dipermasalahkan? Masalah SK, apa masalah uang? Ya ada kaitannya. Berarti kan, apa lek ngarani, transaksional,' ujar politisi senior itu dengan nada geram.

Menanggapi gejolak massal di kantornya, Kepala Dispora Jatim Hadi Wawan Guntoro langsung menemui rombongan dan menerima aduan resmi dari pihak Armuji. Pihaknya berjanji akan mengkaji permasalahan ini secara objektif meskipun KORMI secara regulasi merupakan lembaga mandiri. Langkah taktis yang diambil Dispora dalam waktu dekat adalah menjalin komunikasi intensif ke tingkat pusat guna mengusut tuntas keterlibatan oknum S.

'Jadi kami akan pelajari dulu, karena memang FORMI (KORMI) ini adalah organisasi mandiri. Ya, mandiri artinya dinamika yang terjadi dalam internal, itu harus dilihat seperti itu. Tetapi begitu ada laporan seperti ini, maka saya akan nanti koordinasi dengan yang berwenang. Ya, mungkin Kemenpora dan KORMI Pusat bahwa ini ada kasus seperti ini, kami harus melangkah seperti apa,' tutur Hadi Wawan menjelaskan posisi birokrasi dalam sengketa eksternal ini.