Tantangan Birokrasi Surabaya, DPRD Minta Respons Cepat Aduan Warga

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kecepatan merespons berbagai aduan dari masyarakat setempat. Pola kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan menjadi pemicu penting bagi aparatur negara. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini dituntut untuk bergerak lebih dinamis dan bersikap adaptif terhadap segala kebutuhan warga.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menilai langkah konkret yang diambil wali kota dengan turun langsung ke area publik merupakan bagian dari pengawasan melekat. Strategi kepemimpinan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Menurutnya, metode peninjauan spontan tersebut menjadi tolok ukur utama guna menguji keselarasan antara laporan administrasi di atas meja dengan fakta di lapangan.

'Mas Wali mengombinasikan kerja di belakang meja dengan kerja lapangan. Mau tidak mau, organisasi perangkat daerah harus beradaptasi dengan pola kepemimpinan tersebut,' kata Fathoni saat memberikan keterangan kepada media di Surabaya. Ia menegaskan bahwa setiap keluhan publik seharusnya diubah menjadi energi positif guna melahirkan inovasi pelayanan baru demi kemajuan kota.

Fathoni juga memberikan catatan khusus mengenai peran krusial camat dan lurah sebagai garda terdepan institusi pemerintahan daerah. Pihak kelurahan serta kecamatan diminta untuk segera melakukan mitigasi mandiri terhadap sejumlah persoalan klasik yang sering dikeluhkan oleh masyarakat urban. Beberapa poin krusial yang perlu diantisipasi secara cepat meliputi penataan parkir liar, keberadaan pedagang kaki lima (PKL), kebersihan lingkungan, hingga sistem pengelolaan sampah.

'Nah, ujung tombak pelayanan masyarakat itu ada di kelurahan dan kecamatan. Camat dan lurah harus melakukan mitigasi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik,' tutur Fathoni melanjutkan penjelasannya. Ia mengingatkan agar jajaran birokrasi di bawah tidak hanya sibuk berbenah dan memperbaiki fasilitas pelayanan publik ketika ada momentum kunjungan resmi dari kepala daerah saja.

Lebih lanjut, politisi ini menekankan pentingnya penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara tegas dalam tubuh aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Surabaya. Mekanisme evaluasi kinerja ini dinilai sangat efektif dalam memacu peningkatan kompetensi serta profesionalisme para pegawai. Langkah penegakan disiplin tersebut dipercaya mampu mengubah paradigma birokrasi lama yang kaku menjadi lebih solutif, cepat, serta komprehensif dalam melayani kepentingan masyarakat luas.