Biro politik Houthi di Yaman menuduh Israel melanggar gencatan senjata dan melakukan pembunuhan di Gaza. Tindakan tersebut dinilai mendapat dukungan langsung dari Amerika Serikat serta perlindungan politik dari Dewan Perdamaian (BoP).
“"Pembunuhan tersebut tidak akan melemahkan kelompok-kelompok bersenjata Palestina dan menyerukan agar dukungan terhadap perjuangan Palestina terus diberikan," ujar pihak Houthi.”
— Houthi Yaman
Biro politik Houthi di Yaman secara resmi menuduh Israel terus melancarkan aksi pembunuhan di Gaza. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan dukungan langsung dari Amerika Serikat serta perlindungan politik dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Pernyataan tegas ini disampaikan menyusul laporan tewasnya Mohammed Abdulsalam al-Yazouri, yang menjabat sebagai komandan Brigade Khan Younis Hamas sekaligus anggota militer Brigade Qassam. Tokoh militer tersebut gugur akibat serangan militer Israel yang menargetkan wilayah Gaza.
Melansir dari Al Jazeera pada Minggu (13/9), pihak Houthi menegaskan bahwa aksi kekerasan dan pembunuhan tersebut tidak akan pernah mampu melemahkan kelompok-kelompok bersenjata Palestina. Mereka juga terus menyerukan kepada dunia internasional agar dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap diberikan secara konsisten.
Selain itu, Houthi juga mendesak adanya sikap tegas global guna menentang berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap tempat-tempat suci umat Islam. Perhatian khusus turut diarahkan pada perlindungan situs penting seperti Masjid Al-Aqsa dari ancaman eskalasi konflik.
Konteks Regional dan Eskalasi Perbatasan
Pernyataan keras dari kelompok Houthi ini muncul di tengah situasi kawasan yang semakin memanas dan meningkatnya ketegangan di perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman. Wilayah Jazan yang berlokasi tepat di perbatasan Yaman diketahui telah berulang kali menjadi sasaran serangan proyektil serta pesawat nirawak.
Serangan-serangan udara dan proyektil tersebut diluncurkan dari wilayah-wilayah di Yaman yang berada di bawah kendali kelompok Houthi selama beberapa tahun terakhir. Situasi ini memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas keamanan kawasan sekitar.
Menanggapi insiden tersebut, pihak berwenang Arab Saudi secara konsisten memberikan penegasan bahwa setiap tindakan penyerangan yang mengarah ke kawasan pemukiman warga sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan hukum internasional.
Ketegangan regional yang melibatkan berbagai aktor bersenjata ini memperumit peta konflik di Timur Tengah. Hal tersebut menuntut perhatian ekstra dari berbagai pihak diplomatik internasional untuk meredam potensi eskalasi lanjutan.
Read Also
Jari Bayi Tak Sengaja Terpotong oleh Perawat, Rumah Sakit Minta Maaf
Jari telunjuk seorang bayi laki-laki berusia satu tahun di Provinsi...
Abu Vulkanik Anak Krakatau Terpantau di Kepulauan Seribu Ini Langkah Antisipasi untuk Warga
Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau terpantau mencapai wilayah...
Prancis Minta Maaf kepada Amerika Serikat Demi Pengangkatan Duta Besar Baru
Prancis melunak dalam perseteruan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah...
Bank Raksasa Bakal Kena Sanksi Amerika Serikat Pekan Depan
Pemerintahan Amerika Serikat berencana menjatuhkan sanksi terhadap sebuah...
Kontroversi dan Peran Board of Peace
Board of Peace (BoP) sendiri merupakan lembaga internasional yang resmi didirikan pada Januari 2026 atas prakarsa Presiden AS Donald Trump. Dewan ini dibentuk dengan tujuan awal menangani serta membantu menyelesaikan berbagai konflik global, termasuk krisis kemanusiaan dan genosida di Palestina.
Lembaga baru ini tercatat memiliki 22 negara anggota yang turut bergabung di dalamnya. Beberapa negara tersebut meliputi Argentina, Turki, Yordania, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Israel, hingga Indonesia yang ikut ambil bagian dalam forum internasional ini.
Meskipun mengusung misi utama menciptakan perdamaian dunia, kehadiran Board of Peace tidak lepas dari sorotan tajam dan menuai banyak kontroversi sejak awal pembentukannya. Berbagai hal seperti posisi Trump sebagai ketua tetap tanpa batasan waktu, biaya keanggotaan yang tergolong sangat tinggi, hingga potensi terjadinya tumpang tindih fungsi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas global.
Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher secara tegas menyatakan bahwa Board of Peace dipastikan tidak akan menggantikan peran utama PBB. Kendati demikian, banyak pengamat menilai bahwa keberadaan forum alternatif ini berisiko memecah fokus serta melemahkan legitimasi diplomasi multilateral di panggung internasional.
