Alasan AS Jadi Satu-satunya Negara Tolak Resolusi Peta Dunia di PBB

Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak resolusi peta dunia baru di PBB yang mengusung ukuran riil benua Afrika. Resolusi tersebut didukung oleh 164 negara untuk beralih dari proyeksi Mercator ke Equal Earth.

Dunia akhirnya akan memiliki peta resmi baru setelah pemungutan suara di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunggulkan opsi agar Afrika digambarkan dengan ukuran yang riil. Selama ini, peta dunia yang banyak dipakai secara global adalah Mercator yang membuat perbandingan ukuran Benua Afrika menjadi jauh lebih kecil daripada aslinya.

Suara mayoritas dalam voting di Majelis Umum PBB pada hari Jumat mendukung resolusi yang diajukan oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika serta Bahama. Resolusi tersebut akhirnya didukung oleh 164 suara, satu suara menolak, dan enam negara memilih untuk abstain.

Sementara itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara di dunia yang menolak resolusi tersebut secara tegas. Negara Paman Sam itu melihat inisiatif perubahan peta tersebut sebagai hal yang politis sehingga menolaknya dalam sidang penting tersebut.

"Resolusi ini mengejek kerja dan tujuan institusi," kata perwakilan AS saat mengutarakan keberatannya terhadap resolusi pembaruan proporsi kartografi global yang dinilai sebagai bagian dari proyek ideologis radikal.

Latar Belakang Proyeksi Peta dan Dukungan Internasional

Resolusi PBB untuk peta yang sebenarnya atau 'Correct the Map' mengevaluasi gambaran dunia tentang ukuran benua Afrika di dalam peta selama lebih dari 450 tahun terakhir. Togo sebagai salah satu negara di Afrika yang memimpin resolusi itu meminta dunia menggunakan peta yang lebih akurat dalam perbandingan ukuran benua dan meninggalkan proyeksi Mercator.

Peta Mercator yang selama berabad-abad dipakai dunia dikembangkan oleh kartografer Gerardus Mercator pada abad ke-16. Proyeksi tersebut mendistorsi ukuran relatif daratan dengan memperbesar wilayah yang lebih dekat ke kutub, sehingga membuat Greenland tampak hampir sama ukurannya dengan Afrika padahal Afrika jauh lebih besar.

Prancis beberapa jam sebelum pemungutan suara menegaskan dukungannya terhadap resolusi tersebut dan berencana untuk beralih ke Equal Earth. "Dunia yang adil dimulai dengan peta yang adil," ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot jelang pemungutan suara.

Meskipun mendapatkan dukungan luas dari berbagai negara dan Uni Eropa, sejumlah negara seperti Ukraina memilih abstain karena keberatan dengan cara beberapa peta Equal Earth menggambarkan wilayah Ukraina yang sedang diduduki oleh Rusia.

Dampak, Kekhawatiran, dan Masa Depan Peta Global

Resolusi ini tidak melarang penggunaan proyeksi Mercator ataupun memaksakan penggantinya secara mutlak. Sebaliknya, resolusi tersebut mendorong pemerintahan dunia, sekolah, organisasi internasional, dan perusahaan teknologi untuk mulai menggunakan proyeksi peta yang lebih riil yaitu Equal Earth.

Equal Earth dinilai jauh lebih akurat dalam menggambarkan ukuran benua-benua di dunia secara proporsional. Pergeseran ini berarti negara-negara besar di utara akan tampak proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa.

Uni Eropa meskipun mendukung resolusi tersebut menyampaikan kekhawatiran yang serupa dengan Ukraina terkait potensi ambiguitas perbatasan. Irlandia yang berbicara atas nama blok tersebut menekankan bahwa langkah ini hanya berlaku untuk ukuran relatif daratan semata.

Pihak PBB mencatat bahwa pemungutan suara ini menjadi tonggak sejarah penting dalam evaluasi representasi geografis global. Pemerintah berbagai negara kini dihadapkan pada pilihan untuk meninjau kembali peta standar yang digunakan dalam sistem pendidikan dan publikasi resmi mereka.