Jeritan Nelayan Muara Telake, DPRD Paser Perjuangkan Tambahan Kuota Solar Bersubsidi
- DPRD Kabupaten Paser memperjuangkan penambahan kuota solar bersubsidi menyusul keluhan dari nelayan Desa Muara Telake yang kesulitan melaut.
- Kelangkaan pasokan solar bersubsidi yang kerap terjadi berdampak langsung terhadap penurunan produktivitas dan pendapatan ekonomi para nelayan lokal.
- Wakil Ketua DPRD Paser Hendrawan Putra menegaskan pihaknya akan mengawal ketat proses pengajuan penambahan kuota tersebut ke instansi terkait.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser bergerak cepat memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi para nelayan di Desa Muara Telake, Kecamatan Long Kali. Langkah konkret ini diambil demi menyelamatkan aktivitas melaut masyarakat pesisir yang kian terhimpit oleh keterbatasan energi. Ketersediaan solar subsidi dinilai menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan tangkap.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendrawan Putra mengungkapkan bahwa keluhan berat dari para nelayan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi. Pertemuan krusial itu melibatkan perwakilan nelayan, Pemerintah Desa Muara Telake, serta sejumlah perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah kabupaten. Kehadiran seluruh pihak diharapkan mampu melahirkan solusi cepat di tengah ketidakpastian pasokan bahan bakar.
"Melalui rapat ini, DPRD ingin memastikan kebutuhan nelayan dapat diperhatikan secara serius, terutama terkait ketersediaan solar bersubsidi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas melaut," ujar Hendrawan saat memimpin rapat di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser, Kamis (16/7). Menurutnya, pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi sangat mendesak dilakukan agar penyaluran tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam forum tersebut, Kepala Desa Muara Telake Hasannudin membeberkan fakta memprihatinkan yang dihadapi warganya sehari-hari. Ia menyebut alokasi kuota solar bersubsidi saat ini jauh dari kata cukup untuk menutup biaya operasional kapal-kapal nelayan. Kondisi ini diperparah dengan siklus kelangkaan yang berulang kali terjadi, sehingga memaksa nelayan meliburkan diri dan kehilangan pendapatan harian.
Merespons jeritan tersebut, dinas terkait memaparkan mekanisme birokrasi dan regulasi ketat yang harus dilewati untuk mengajukan tambahan kuota solar kepada pemerintah pusat. Hendrawan pun menegaskan bahwa parlemen daerah tidak akan tinggal diam dan siap mengawal seluruh proses administratif ini. "Kami akan mengawal hasil RDP ini sehingga aspirasi nelayan dapat diperjuangkan dan memperoleh solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya optimistis.