Bappeda Bima Dorong Efektivitas Belanja APBD 2026, Fokus Program Prioritas

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, terus berupaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah setempat menggelar Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Bima Bermartabat. Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi pelaksanaan APBD 2026 sekaligus mematangkan persiapan menjelang Perubahan APBD 2026.

Langkah evaluasi ini dinilai sangat krusial untuk memastikan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan berjalan sesuai target. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus cermat dalam menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan realita kemampuan keuangan daerah terkini. Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima dan dihadiri oleh jajaran penting seperti Kepala Bappeda, perwakilan BPKAD, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, menegaskan bahwa momentum Perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Sebaliknya, tahapan ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah agar dampaknya dirasakan nyata oleh publik. Pergeseran anggaran belanja diarahkan pada sektor-sektor esensial yang memicu stimulus ekonomi lokal.

'Setiap rupiah dalam APBD harus menghasilkan manfaat yang nyata. Karena itu kami mengarahkan seluruh perangkat daerah agar lebih fokus pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah,' kata Hariman saat memberikan arahan dalam rapat tersebut.

Hariman menambahkan bahwa capaian kinerja pada semester pertama tahun 2026 akan menjadi indikator utama untuk memetakan urgensi program kerja ke depan. Melalui data tersebut, TAPD dapat menentukan program mana saja yang perlu dipercepat akselerasinya, disempurnakan skemanya, atau bahkan disesuaikan alokasinya. Kerja sama dan komunikasi yang solid antar-instansi menjadi prasyarat mutlak di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, memberikan peringatan keras kepada para kepala dinas agar tidak terjebak dalam pola pikir lama. Segenap pimpinan OPD diminta untuk menyusun perencanaan program yang rasional dan terukur dengan mengacu pada kemampuan kas daerah. Menurutnya, efisiensi belanja harus dibarengi dengan peningkatan kreativitas dalam menggali potensi pendapatan baru.

'Kita harus mengubah pola pikir dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi menghasilkan manfaat. APBD adalah instrumen pembangunan, sehingga setiap kegiatan harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Bima,' tegas Adel Linggi Ardi. Ia memungkasi arahannya dengan meminta seluruh jajaran memaksimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi membangun kemandirian fiskal yang kokoh ke depannya.