Presiden Afrika Selatan Terancam Dimakzulkan Akibat Uang Rp10 Miliar di Sofa

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menghadapi ancaman pemakzulan akibat skandal hilangnya uang tunai sebesar Rp 10 miliar dari sofa miliknya. Kasus yang dikenal sebagai skandal Phala Phala ini kembali bergulir setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan parlemen untuk menghidupkan kembali proses penyelidikan.

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, selama ini memosisikan dirinya sebagai figur bersih yang bertekad memulihkan kredibilitas partainya, African National Congress (ANC). Namun, awal September ini, usahanya menghadapi ujian terberat yang berpotensi menggoyang posisinya dari kursi kepresidenan.

Selama bertahun-tahun, Ramaphosa terus dibayangi oleh skandal Phala Phala yang merujuk pada lokasi penginapan satwa liar miliknya. Tempat tersebut menjadi sorotan setelah pencuri membawa kabur uang tunai senilai US$ 580.000 atau sekitar Rp 10,18 miliar yang disembunyikan di dalam sofa pada tahun 2020.

Mantan kepala badan intelijen Afrika Selatan, Arthur Fraser, melaporkan kasus tersebut ke kepolisian pada Juni 2022 dan menuduh Ramaphosa melakukan sejumlah pelanggaran. Ia menduga terdapat "operasi rahasia di luar catatan resmi pemerintah" untuk mendapatkan kembali uang tunai yang hilang tersebut.

Kasus ini memberikan amunisi bagi oposisi untuk menggugat komitmen Ramaphosa terhadap pemerintahan yang bersih. Parlemen pun didorong untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna menentukan pertanggungjawaban hukum sang kepala negara.

Latar Belakang dan Kontroversi Kasus Phala Phala

Ramaphosa berdalih bahwa uang tunai tersebut berasal dari hasil penjualan kerbau kepada seorang pengusaha asal Sudan. Kendati demikian, penjelasan tersebut tidak serta-merta dipercaya publik dan justru memicu skeptisme serta gelak tawa dari berbagai kalangan.

Terdapat tiga persoalan utama di balik temuan uang tersebut yang membuat posisi politik Ramaphosa semakin sulit. Masalah itu mencakup kejelasan asal-usul uang, prosedur penanganan pencuri, serta dugaan pelanggaran kewajiban konstitusional presiden.

Pada tahun 2022, tim penyelidik parlemen sempat menyatakan terdapat cukup bukti untuk meminta pertanggungjawaban sang presiden. Meskipun demikian, Majelis Nasional yang saat itu dikuasai oleh ANC memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan secara penuh.

Upaya hukum terus berlanjut ketika partai-partai oposisi menggugat keputusan tersebut ke ranah pengadilan. Puncak dinamika hukum terjadi pada Mei 2026 ketika Mahkamah Konstitusi memerintahkan parlemen untuk menghidupkan kembali proses pemakzulan.

Dampak Politik dan Ancaman Krisis Kepemimpinan ANC

Kelanjutan kasus Phala Phala memegang peranan krusial dalam menentukan nasib politik Ramaphosa serta potensi kelangsungan masa jabatannya. Tekanan politik semakin menguat menjelang penyelenggaraan pemilihan daerah yang dijadwalkan pada bulan November mendatang.

Jika partai-partai oposisi berhasil memenangkan pemilu daerah tersebut, posisi Ramaphosa dipastikan akan semakin terpojok. Hal ini juga dapat melemahkan faksi pendukung setianya serta kader yang digadang-gadang menjadi calon penerusnya di masa depan.

Sejumlah pengamat menilai bahwa dinamika hukum ini mencerminkan ujian berat bagi stabilitas internal partai berkuasa ANC. Evaluasi berkala dan pengawasan ketat dari lembaga pemantau hukum terus mengawal proses persidangan yang sedang berjalan.

"Hal ini akan melemahkannya secara signifikan, serta turut melemahkan faksi pendukung maupun calon penerusnya kelak," ujar Mbekezeli Benjamin, petugas advokasi di Judges Matter, seperti dikutip dari Financial Times.