Dunia Pasca-multilateralisme di Tengah Kebijakan Unilateralistik AS

Artikel kolom ini mengulas dinamika global pascamultilateralisme yang diwarnai oleh sistem internasional anarkis. Kebijakan unilateralistik Amerika Serikat serta dukungannya terhadap tindakan Israel di Gaza menjadi sorotan utama dalam pergeseran tata kelola dunia saat ini.

Dinamika menarik terjadi pada September 2025 ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersiap menyampaikan pidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Di tengah perjalanan menuju ruangan, eskalator di lobi utama yang dinaikinya secara tiba-tiba mengalami kemacetan total.

Tidak hanya berhenti pada insiden eskalator, gangguan teknis kembali terjadi ketika teleprompter mengalami kerusakan saat ia melangsungkan pidato. Sebagai tokoh yang menyukai sensasi, Trump menyikapi kejadian tersebut dengan setengah berkelakar di depan forum internasional.

Selepas pidato tersebut, pihak PBB segera menepis berbagai tudingan yang menyebutkan bahwa kerusakan perangkat penunjang itu sengaja dilakukan oleh institusi internasional. Hasil investigasi lanjutan menunjukkan bahwa gangguan tersebut murni disebabkan oleh juru kamera Trump sendiri yang tanpa sengaja mengaktifkan sistem pengaman.

Peristiwa yang terjadi setahun silam ini dinilai oleh banyak kalangan praktisi dan akademisi hubungan internasional bukan sekadar insiden kecil. Kejadian tersebut menjadi simbol atau isyarat nyata yang merefleksikan kondisi tatanan global saat ini.

Sistem Internasional yang Anarkis dan Konfliktual

Kondisi global saat ini telah resmi memasuki periode pascamultilateralisme yang ditandai oleh sistem internasional cenderung anarkis serta penuh dengan konflik kepentingan. Negara-negara di seluruh dunia membangun relasi bilateral maupun multilateral dalam tensi tinggi demi mengamankan kepentingan nasional masing-masing.

Dalam lanskap politik global tersebut, negara-negara besar atau major powers bahkan tidak ragu menggunakan kekuatan militer secara terbuka. Langkah ini ditempuh semata-mata untuk menahbiskan citra diri serta dominasi sebagai kekuatan hegemonik utama di kancah internasional.

Di tengah situasi yang semakin kompetitif ini, Amerika Serikat diakui ataupun tidak memegang peranan sebagai kontributor terbesar dalam pergeseran paradigma tersebut. Negara Paman Sam sering kali mengkampanyekan diri sebagai simbol utama kekuatan demokrasi dunia di hadapan publik.

Namun, dalam praksis diplomasi dan kebijakan luar negeri sehari-hari, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi pilar perdamaian global justru kerap diabaikan. Kebijakan luar negeri yang dijalankan sering kali mencederai komitmen perdamaian yang telah dibangun bersama.

Dukungan Penuh AS terhadap Konflik di Gaza

Realitas mengenai lunturnya nilai-nilai multilateralisme tampak jelas dalam respons internasional terhadap agresi yang melanda wilayah Timur Tengah. Berbagai kekejian masif yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil di Gaza sejak tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari sokongan kuat Washington.

Meskipun tekanan politik dari berbagai penjuru komunitas internasional terus berdatangan, hal tersebut tidak menyurutkan langkah rezim Benjamin Netanyahu. Aksi militer yang dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kemanusiaan terus berlangsung tanpa hambatan berarti di lapangan.

Faktor utama di balik ketahanan militer tersebut adalah perlindungan diplomatik penuh yang diberikan oleh AS di berbagai forum resmi PBB. Selain perlindungan diplomasi, pasokan sistem persenjataan militer secara masif terus mengalir tanpa henti ke wilayah konflik.

Berdasarkan catatan dan analisis pengamat, dominasi kebijakan unilateralistik ini memperlihatkan bagaimana lembagalembaga supranasional kerap kehilangan taringnya. Kepentingan strategis negara adikuasa sering kali mengalahkan instrumen penegakan hukum dan perdamaian global.