Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempermudah syarat administrasi demi mempercepat peningkatan kualitas hunian warga.
“"Bapak Prabowo itu sudah membuat program yang 400 ribu rumah dibedah, seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Mendagri.”
— Menteri Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan Program Bedah Rumah. Kegiatan peninjauan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (5/9/2026).
Mendagri menjelaskan bahwa program bedah rumah ini merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat. Secara nasional, pemerintah telah menargetkan dan merenovasi sebanyak 400 ribu unit rumah di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2025.
Dalam keterangannya, Mendagri menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan program yang belum pernah terjadi dalam skala sebesar ini sebelumnya. "Bapak Prabowo itu sudah membuat program yang 400 ribu rumah dibedah, seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Mendagri dikutip Sabtu (5/9/2026).
Usai berdialog langsung dengan warga setempat, Mendagri dan Menteri PKP turut menyempatkan diri menyambangi dan melihat kondisi rumah warga yang menerima bantuan perbaikan tersebut.
Penyederhanaan Syarat dan Dukungan Pemerintah Daerah
Mendagri menyoroti pentingnya dukungan aktif dari jajaran pemerintah daerah agar program renovasi hunian ini dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa kendala birokrasi dan administrasi tidak boleh menjadi hambatan bagi warga yang memenuhi syarat.
Kementerian PKP sendiri telah melakukan penyederhanaan persyaratan yang signifikan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan renovasi rumah. Kebijakan baru tersebut kini tidak lagi mewajibkan kepemilikan sertifikat yang rumit bagi para penerima manfaat.
"Pak Menteri Perumahan Pak Maruarar Sirait sudah membuat kemudahan-kemudahan untuk persyaratan. Ya dulu harus ada sertifikat segala macam, sekarang nggak. Nggak, cukup [surat] keterangan saja dari lurahnya cukup," jelas Mendagri di hadapan warga.
Jajaran pemerintah daerah diminta untuk segera menindaklanjuti data masyarakat yang telah terverifikasi agar proses eksekusi pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan di lapangan.
Read Also
Biografi Nelson Mandela Revolusioner Anti-Apartheid dan Presiden Pertama Kulit Hitam Afrika Selatan
Nelson Rolihlahla Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid,...
Sejarah Stortingsmiddag Jamuan Tahunan Parlemen Norwegia di Istana Kerajaan
Stortingsmiddag adalah jamuan makan malam tahunan di Oslo yang...
Sejarah Monarki Mutlak Sistem Pemerintahan dan Perkembangannya di Dunia
Monarki mutlak adalah bentuk pemerintahan di mana penguasa berdaulat...
Militer AS Tanggapi Klaim Iran soal Penangkapan Kapal Selam Nirawak di Selat Hormuz
Militer Amerika Serikat memberikan tanggapan setelah Iran mengeklaim...
Dampak Positif dan Antusiasme Warga Kelurahan Bukit Duri
Pelaksanaan program bedah rumah di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta dinilai memberikan dampak perubahan kualitas lingkungan yang sangat masif. Perbaikan hunian secara serentak di satu kawasan diyakini mampu mengangkat standar kesehatan dan kenyamanan hidup warga.
Mendagri menggambarkan betapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat apabila perbaikan rumah dilakukan secara menyeluruh dalam satu wilayah administratif. "Bayangin ini satu kampung ini, satu daerah ini, 800 rumah diperbaikin semua. Hebat nggak? Top nggak?," pungkasnya yang disambut antusias oleh warga Bukit Duri.
Kehadiran para pejabat tinggi negara dalam peninjauan ini turut didampingi oleh sejumlah tokoh penting pemerintahan daerah dan pusat. Pejabat yang hadir meliputi Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo dan Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryanti.
Pemerintah berharap sinergi lintas instansi ini terus berlanjut guna memastikan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia.
