Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan agar TNI, Polri, dan ASN tetap bersikap netral dan profesional selama pemilu. Netralitas aparatur negara merupakan amanah reformasi yang esensial guna menjamin kedaulatan rakyat.
“TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," ujar AHY.”
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas bagi seluruh alat serta aparatur negara. Penegasan ini disampaikan khususnya dalam menghadapi masa pemilihan umum agar kedaulatan rakyat tetap terjaga dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY ketika menyinggung kembali semangat reformasi yang menjadi fondasi awal berdirinya Partai Demokrat. Menurutnya, menjaga netralitas aparatur negara merupakan salah satu pilar utama yang harus dipegang teguh.
Dalam pidatonya, AHY menyatakan, "TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua."
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya intervensi dari pihak aparat. Kemenangan maupun kekalahan harus murni lahir dari kepercayaan serta kehendak rakyat.
Amanah Reformasi dan Pengawasan Kekuasaan
Semangat reformasi yang diperjuangkan pada masa lalu tidak dimaksudkan untuk diulang sebagai krisis, melainkan sebagai pelajaran berharga bagi masa depan bangsa. AHY mengingatkan bahwa kekuasaan yang ada harus senantiasa berada dalam pengawasan yang ketat.
Selain pengawasan kekuasaan, penegakan hukum yang berkeadilan serta pemberantasan korupsi menjadi poin penting yang terus disuarakan. Hal ini bertujuan agar cita-cita kemerdekaan dan demokrasi dapat terwujud secara nyata di Indonesia.
Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama jajaran penegak hukum diingatkan untuk berdiri di atas semua golongan serta menghindari segala bentuk politik praktis. Netralitas ini krusial agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
Fasilitas negara juga ditekankan agar dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi politik demi kepentingan golongan.
Read Also
DPR Kaji Revisi UU HKPD Akibat Banyak Daerah Defisit dan Pangkas Gaji ASN
DPR RI membuka peluang untuk mengkaji ulang UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang...
Biografi Eleanor Roosevelt Tokoh Politik Diplomasi dan Aktivis Kemanusiaan
Anna Eleanor Roosevelt adalah seorang figur politik, diplomat, dan aktivis...
Purbaya Ungkap Rencana Baru Warga Bikin KTP Otomatis Dapat Rekening Bank
Pemerintah menyiapkan rencana pembukaan rekening bank secara otomatis bagi...
Biografi Theodore Roosevelt Tokoh Politik dan Presiden Ke-26 Amerika Serikat
Theodore Roosevelt Jr. adalah Presiden ke-26 Amerika Serikat yang menjabat...
Komitmen Keadilan dan Harapan untuk Demokrasi
Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil menuntut komitmen penuh dari semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, maupun aparat keamanan. Keadilan dalam kompetisi politik akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berintegritas.
Berbagai kalangan menyambut baik seruan moral mengenai pentingnya menjaga netralitas institusi negara dalam kontestasi politik. Pesan ini dinilai relevan untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia ke depan.
Harapan besar disematkan agar seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama mengawal proses demokrasi dengan damai dan bermartabat. Siapa pun yang kelak memegang amanah rakyat harus dihormati keputusannya secara demokratis.
Berdasarkan pidato politik tersebut, rangkaian acara Peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat diselenggarakan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 5 September 2026.
