Pemerintah menyiapkan rencana pembukaan rekening bank secara otomatis bagi masyarakat yang belum memiliki rekening guna mempercepat penyaluran bantuan sosial. Rencana ini mengintegrasikan data kependudukan dan sektor keuangan serta berpotensi diintegrasikan langsung saat pembuatan KTP.
“Oh itu supaya nanti kalau setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya," ujar Menteri Keuangan Purbaya.”
— Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana baru pemerintah untuk membuka rekening bank secara otomatis bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Langkah strategis ini disiapkan untuk mempercepat sekaligus memastikan agar penyaluran berbagai program bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Purbaya menyampaikan bahwa inisiatif tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah nantinya akan memanfaatkan integrasi data kependudukan dan sektor keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.
"Oh itu supaya nanti kalau setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya," kata Purbaya saat ditemui di Jakarta pada Selasa, 8 September 2026.
Kebijakan ini diharapkan mampu memangkas birokrasi penyaluran dana publik sehingga masyarakat dapat menerima hak mereka tanpa harus melalui proses administrasi perbankan yang rumit dan panjang.
Integrasi Data Kependudukan dan Saldo Awal
Data yang akan digunakan dalam program ini mencakup gabungan informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Proses verifikasi akan menyasar warga yang telah memasuki usia dewasa di atas 18 tahun.
Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan saldo awal pada rekening baru tersebut dengan kisaran nominal antara Rp 50.000 hingga Rp 80.000 untuk penyaluran pertama. Saldo awal ini diberikan untuk mengantisipasi persoalan biaya pembukaan serta mencegah rekening menjadi pasif.
"Penyaluran bansos pertama dikasih mungkin Rp50 sampai Rp80.000 untuk yang pertama," ujar Purbaya menjelaskan skema awal pencairan bantuan sosial kepada masyarakat.
Pihak perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dilibatkan dalam pembahasan ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur finansial dalam menampung jutaan rekening baru bagi masyarakat.
Read Also
Profil Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sejarah dan Daftar Pemimpin
Perdana Menteri Uni Emirat Arab adalah kepala pemerintahan federal yang...
Sejarah Intervensi Amerika Serikat di Venezuela 2026
Pada Januari 2026, Amerika Serikat meluncurkan operasi militer di Venezuela...
Biografi Randal Cremer Tokoh Pasifis dan Peraih Nobel Perdamaian
Sir William Randal Cremer adalah seorang politisi Liberal Inggris, pasifis,...
Biografi George W. Bush Presiden Ke-43 Amerika Serikat
George W. Bush adalah Presiden ke-43 Amerika Serikat yang memimpin di tengah...
Peluang Penerbitan KTP Sekaligus Rekening dan Status Kebijakan
Dalam skema lanjutan yang dibahas, pembukaan rekening berpotensi dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan kartu tanda penduduk bagi warga yang baru menginjak usia dewasa. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengurus pembuatan rekening secara terpisah saat bantuan akan disalurkan.
"Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya, langsung. Jadi enggak dua kali, kan dikasih gratis, dikasih uang lagi," jelas Purbaya mengenai efisiensi layanan tersebut.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa rencana komprehensif ini belum menjadi keputusan final dan masih dalam tahap pembahasan awal antarlembaga terkait. Pihak Kementerian Keuangan belum dapat memastikan apakah mekanisme tersebut mulai diterapkan pada tahun depan.
"Saya belum tahu ini baru pembicaraan pertama, hasil finalnya masih belum ditetapkan, masih belum di-release," tegas Purbaya menutup keterangannya kepada awak media.
