Mayoritas Warga AS Dukung Penyitaan Saham Raksasa AI untuk Dana Publik

Sikap masyarakat Amerika Serikat (AS) terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kian terbelah dan mengarah pada kekhawatiran yang mendalam. Survei nasional terbaru yang dirilis oleh lembaga Verasight menunjukkan bahwa mayoritas warga AS kini mendukung langkah ekstrem dari pemerintah untuk menyita sebagian kekayaan dari industri AI. Langkah drastis ini dinilai sebagai respons atas keresahan publik terhadap dampak negatif teknologi tersebut terhadap lapangan kerja dan lingkungan.

Berdasarkan jajak pendapat yang melibatkan 1.700 responden dewasa, sebanyak 69 persen pekerja di AS mendukung gagasan untuk memaksa perusahaan AI mentransfer 50 persen saham mereka ke dalam dana kekayaan publik (sovereign wealth fund). Ide radikal ini sebelumnya dipelopori oleh Senator independen asal Vermont, Bernie Sanders. Publik menilai keberadaan dana ini dapat menjadi instrumen penting untuk membagikan hasil keuntungan industri teknologi kembali kepada masyarakat luas.

CEO Verasight, Benjamin Leff, menjelaskan bahwa dukungan publik terhadap gagasan ini mencerminkan keinginan kuat untuk melakukan pemerataan. "Dalam pandangan masyarakat, dana kekayaan AI ini dilihat sebagai alat untuk mendistribusikan keuntungan dari industri AI kembali ke masyarakat yang lebih luas," ujar Benjamin Leff kepada CNBC News. Dukungan ini tetap kokoh di angka 64 persen meskipun responden secara eksplisit diberi tahu bahwa kebijakan tersebut diusulkan oleh tokoh progresif seperti Sanders.

Sanders sendiri meluncurkan rancangan undang-undang bertajuk American AI Sovereign Wealth Fund Act pada Juni lalu setelah menerbitkan esai di New York Times. Regulasi ini secara khusus membidik raksasa teknologi AI di AS seperti OpenAI dan Anthropic untuk dikenai pajak saham satu kali sebesar 50 persen. Dengan valuasi industri saat ini, Sanders memperkirakan dana publik yang terkumpul bisa mencapai USD 7 triliun atau setara ratusan ribu triliun rupiah, yang nantinya dapat digunakan untuk memitigasi disrupsi sosial akibat AI.

Kendati mendapatkan dukungan luas dari masyarakat lintas partai, usulan ini tidak lepas dari kritik tajam dari sejumlah pengamat industri. Beberapa pihak menilai bahwa memberikan kepemilikan saham sebesar itu kepada pemerintah justru akan membuat negara melonggarkan regulasi ketat demi menjaga nilai saham mereka sendiri. Selain itu, keterlibatan modal negara yang terlalu besar di tubuh korporasi teknologi dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh politik yang lebih dominan bagi para raksasa AI di masa depan.