Wabup Tapsel Jafar Syahbuddin Pimpin Rakor Evaluasi Kemiskinan, Targetkan Turun Jadi 6,12 Persen
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Semester I Tahun 2026 di Sipirok.
- Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga menegaskan angka kemiskinan wilayahnya pada 2025 sukses ditekan hingga 6,16 persen, di bawah rata-rata nasional.
- Pemkab Tapsel menggalakkan program strategis seperti KUR Berkah bunga nol persen hingga Gerakan Sepuluh Ribu Hektare Jagung guna mencapai target baru.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Semester I Tahun 2026. Agenda besar yang mengusung tema 'Bersinergi Mengurangi Kemiskinan Mewujudkan Tapsel Sejahtera dan Berkeadilan' ini dilaksanakan di Aula Bappeda, Kompleks Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Selasa, 14 Juli 2026. Langkah ini menjadi ruang krusial guna mengukur efektivitas program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Jafar Syahbuddin Ritonga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintah daerah karena menjadi bagian mutlak dari visi pembangunan Tapsel. Menurutnya, masalah kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat secara ekonomi. 'Karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak bisa dipandang hanya dari sisi ekonomi semata, tetapi harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh sektor,' ujar Jafar dalam arahannya.
Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi operasional. Ia mengingatkan pentingnya pengelolaan program yang akuntabel, mulai dari pelaksanaan kegiatan, pengawasan ketat, hingga pelaporan berkala. Jafar secara tegas meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan fakta yang objektif sesuai kondisi lapangan, bukan sekadar data administratif di atas kertas.
'Kami tidak ingin menerima laporan yang hanya menyenangkan pimpinan, tetapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Evaluasi yang jujur akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,' ucap Jafar mengingatkan jajarannya. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen, catatan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen maupun Provinsi Sumatera Utara yang menyentuh angka 7,24 persen.
Keberhasilan menekan angka kemiskinan tersebut turut membawa Kabupaten Tapanuli Selatan meraih penghargaan Peringkat II Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Palembang beberapa waktu lalu. Meski demikian, Jafar menegaskan jajarannya tidak boleh berpuas diri karena target RKPD selanjutnya adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,12 persen. Terlebih, masyarakat baru saja menghadapi dampak bencana alam pada akhir tahun 2025 yang memengaruhi stabilitas sosial ekonomi.
Guna menyokong target ambisius tersebut, Pemkab Tapsel terus mengucurkan berbagai program strategis kemasyarakatan. Mulai dari pembangunan hunian tetap dan sementara bagi korban bencana, Sekolah Rakyat, Program KUR Berkah dengan bunga nol persen, Gerakan Seribu Kolam, hingga Gerakan Sepuluh Ribu Hektare Jagung untuk mendongkrak pendapatan warga. Program-program ini sejalan dengan tiga agenda utama yang terus didorong oleh Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, yaitu perang melawan kemiskinan, perang melawan rentenir, dan perang melawan penyalahgunaan narkoba.