Kemenkum NTB Dukung Uji Petik Jabatan Fungsional Baru untuk Pemeriksa AHU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) secara resmi menerima kunjungan kerja dari tim Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Uji Petik Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kamis, 16 Juli 2026. Agenda yang digelar di Ruang Rapat Mandalika tersebut berfokus pada pengumpulan data empiris serta penjaringan masukan langsung dari para pelaksana layanan di daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, membuka langsung kegiatan ini dan menegaskan pentingnya uji petik dalam memetakan kebutuhan riil organisasi. Menurutnya, keterlibatan aktif dari para pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelayanan AHU setiap hari menjadi kunci keberhasilan penyusunan regulasi yang tepat sasaran. "Kegiatan uji petik ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data dan masukan dari pelaksana layanan AHU di Kantor Wilayah. Melalui partisipasi aktif para responden, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi riil pelaksanaan layanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan AHU," kata Anna dalam sambutannya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM Kementerian Hukum, Andik Prasetyo, menjelaskan bahwa pembentukan jabatan fungsional baru ini merupakan langkah strategis yang sudah lama dinantikan. Selama ini, absennya wadah spesifik untuk tugas pemeriksaan layanan AHU membuat banyak aparatur sipil negara (ASN) terpaksa melirik uji kompetensi di bidang lain demi mengamankan kenaikan pangkat. "Belum tersedianya jabatan fungsional yang secara khusus mewadahi tugas pemeriksaan layanan AHU menyebabkan sebagian pegawai memilih mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional lain sebagai alternatif pengembangan karier. Karena itu, pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan AHU diharapkan dapat memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan kepastian jenjang karier bagi ASN," tutur Andik.

Secara teknis, tim Ditjen AHU memanfaatkan uji petik ini untuk mengukur volume kerja nyata, tingkat kesulitan, risiko, hingga kompetensi yang dibutuhkan di lapangan. Seluruh data komprehensif yang terjaring lewat kuesioner para responden nantinya bakal diramu menjadi Naskah Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan Administrasi Hukum Umum sebelum disodorkan ke kementerian terkait. Setidaknya ada lima kelompok layanan utama AHU yang dibidik dalam pemetaan ini, meliputi bidang Keperdataan, Administrasi Hukum Pidana, Ketatanegaraan, Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, serta Badan Usaha.

Di tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, turut menyuarakan dukungan penuhnya terhadap akselerasi kebijakan reformasi birokrasi ini. Milawati optimis bahwa kehadiran rumpun jabatan fungsional yang spesifik tidak sekadar menguntungkan internal pegawai secara administratif, melainkan berdampak sistemik pada kepuasan publik. Dengan adanya kepastian karier dan kejelasan kompetensi, kualitas serta akurasi pelayanan produk hukum yang disajikan oleh Kementerian Hukum kepada masyarakat luas dipastikan akan meningkat signifikan.