Beban Listrik Bengkak, Puluhan Ribu Lampu Jalan di Lombok Barat Ternyata Belum Pakai Meteran

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola efisiensi anggaran daerah akibat pembengkakan biaya operasional fasilitas publik. Langkah cepat langsung diambil demi membenahi sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai menjadi salah satu pemicu utama tingginya beban tagihan listrik daerah. Fokus utama penataan saat ini diarahkan pada sinkronisasi data bersama pihak PLN serta pengaturan ulang jaringan lampu jalan di berbagai wilayah strategis.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Drs. M. Hendrayadi, membeberkan bahwa karut-marut ini terjadi karena data yang digunakan selama ini sudah usang dan tidak relevan. Pihaknya mengaku masih mengacu pada basis data tahun 2019 sehingga memerlukan pembaruan menyeluruh demi menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan saat ini. Akibat keterlambatan pembaruan data tersebut, potensi kebocoran anggaran konsumsi listrik menjadi sangat tinggi.

"Masih ada beberapa titik yang perlu kami sinkronkan dengan PLN karena data yang digunakan masih mengacu pada tahun 2019. Berdasarkan pendataan terakhir dari PLN, terdapat sekitar 30 ribu titik PJU yang masih berstatus nonmeterisasi," ujar Hendrayadi saat ditemui di kantornya yang berlokasi di Gerung, Lombok Barat.

Guna mengatasi persoalan puluhan ribu titik PJU tanpa meteran itu, perbaikan skema pembayaran akan segera diterapkan. Pemerintah daerah telah mengusulkan langkah uji coba pemasangan alat meterisasi pada titik-titik PJU yang selama ini mencatatkan beban tagihan listrik paling tinggi. "Kami meminta agar pemerintah daerah ikut melakukan back up melalui uji coba sampling di beberapa lokasi dengan tagihan listrik tinggi. Kami akan mencoba sistem meterisasi maupun penataan lampu agar konsumsi listrik bisa lebih hemat," katanya menambahkan.

Demi memuluskan target efisiensi ini, Dishub Lombok Barat tidak menutup mata dan bersedia mengadopsi pola pengelolaan dari wilayah tetangga yang dinilai sukses. Pemetaan strategi dan studi banding telah dilakukan ke beberapa daerah terdekat yang memiliki manajemen lampu jalan lebih rapi. "Kami juga belajar dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram mengenai pola pengelolaan PJU yang lebih efisien sehingga bisa diterapkan di Lombok Barat," tegas Hendrayadi.

Di sisi lain, Hendrayadi mengakui bahwa biaya untuk perawatan fisik lampu sebenarnya tidak terlampau besar jika tidak ada kerusakan total yang fatal. Kendala anggaran terbesar justru tersedot oleh tingginya mobilitas armada operasional petugas di lapangan yang areanya sangat luas. "Biaya operasional cukup tinggi karena kendaraan harus berpindah-pindah dari Gerung ke Lembar, kemudian ke Senggigi, Narmada, bahkan wilayah lainnya. Konsumsi bahan bakar menjadi salah satu komponen terbesar dalam operasional kami," keluhnya.

Untuk sisa tahun ini, penataan prioritas akan menyasar dua jalur utama yang padat kendaraan, yakni rute Gunungsari–Meninting dan rute Lingsar–Narmada. Langkah di dua kawasan strategis tersebut murni merupakan penataan teknis dan reposisi, bukan penambahan fasilitas lampu baru. "Bukan penambahan titik lampu, tetapi penataan. Lampu baru akan dipasang pada lokasi yang membutuhkan, sementara lampu lama dipindahkan ke titik lain sehingga nantinya seluruh jalur tersebut dapat menerapkan sistem meterisasi secara bertahap," ucapnya mengakhiri pembicaraan.