Taliban Gelar Pertemuan Rahasia dengan Uni Eropa di Brussels Bahas Deportasi

Delegasi dari kelompok Taliban dilaporkan telah mengadakan pertemuan rahasia dan tertutup perdana dengan staf Uni Eropa di Brussels, Belgia. Pertemuan bersejarah ini secara khusus difokuskan untuk membahas layanan konsuler diplomatik serta proses pemulangan warga Afghanistan secara bermartabat dari negara-negara Eropa. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan politik dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk mempercepat proses deportasi bagi para imigran yang pengajuan suakanya ditolak atau yang melakukan tindak kriminal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban, Abdul Qahar Balkhi, mengonfirmasi bahwa kunjungan lima delegasi tersebut merupakan momen bersejarah karena menjadi kali pertama perwakilan Emirat Islam Afghanistan berdialog langsung di markas Uni Eropa. 'Ini adalah langkah krusial untuk memulai kembali layanan konsuler bagi warga kami di wilayah Uni Eropa, sekaligus membangun langkah-langkah kepercayaan dalam proses pemulangan yang aman,' ungkap Balkhi saat memberikan keterangan resmi mengenai hasil pertemuan sensitif tersebut.

Meski demikian, pertemuan tertutup yang digelar di lokasi rahasia ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai organisasi pembela hak asasi manusia global. Peneliti dari Human Rights Watch, Fereshta Abbasi, menilai bahwa negosiasi ini sangat mengabaikan kewajiban moral Uni Eropa terkait perlindungan hak asasi manusia. 'Negara-negara Uni Eropa telah merusak kredibilitas mereka sendiri dengan mengecam pelanggaran yang dilakukan Taliban di satu sisi, namun di sisi lain justru bekerja sama dengan mereka untuk mendeportasi paksa warga ke wilayah berbahaya,' kritik Abbasi.

Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot, langsung memberikan klarifikasi dengan menegaskan bahwa pemberian visa kepada delegasi Taliban murni didasarkan pada kepatuhan Belgia sebagai tuan rumah institusi Uni Eropa. Prévot menekankan bahwa langkah ini sama sekali tidak menunjukkan adanya pengakuan legitimasi terhadap rezim Taliban yang dituding melakukan pelanggaran HAM berat terhadap perempuan. Pihak Komisi Eropa juga menyebutkan bahwa pertemuan di tingkat teknis ini merupakan respons langsung atas desakan 20 negara anggota Uni Eropa yang menginginkan kebijakan migrasi yang jauh lebih ketat.

Hingga saat ini, belum ada satu pun negara di Uni Eropa yang secara resmi mengakui pemerintahan bentukan Taliban sejak mereka kembali merebut kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021 lalu. Kondisi di Afghanistan sendiri kian memprihatinkan menyusul kepulangan paksa sekitar 3 juta warga dari Pakistan dan Iran, yang memperparah krisis pangan serta keruntuhan ekonomi lokal akibat sanksi internasional. Para aktivis kemanusiaan terus mengingatkan bahwa mendeportasi warga kembali ke Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban sama saja dengan mengirim mereka ke dalam bahaya yang nyata.