Sinyal Damai Dagang AS-China, Status Khusus Hong Kong Berpotensi Pulih

Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan China menunjukkan sinyal penghangatan yang signifikan usai Beijing mengindikasikan peluang pemulihan hak istimewa perdagangan Hong Kong. Kementerian Perdagangan China mengonfirmasi bahwa Washington telah menyatakan tidak akan memperpanjang Perintah Eksekutif Normalisasi Hong Kong yang sebelumnya mencabut status khusus wilayah tersebut.

Kementerian Perdagangan China menjelaskan bahwa komitmen tersebut dicapai dalam perundingan dagang AS-China di Madrid serta diperkuat pasca-pertemuan bilateral Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing dua bulan lalu. Langkah strategis ini dinilai menjadi angin segar menjelang rencana kunjungan balasan Presiden Xi Jinping ke Negeri Paman Sam pada akhir tahun ini.

Sebagai dampak berakhirnya perintah eksekutif tersebut, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC) mengumumkan pembebasan sejumlah figur publik dari daftar sanksi utama. Pemimpin Hong Kong saat ini, John Lee, serta pendahulunya Carrie Lam, dilaporkan telah dikeluarkan dari daftar sanksi awal tersebut, meskipun nama mereka kini dipindahkan ke daftar sanksi kategori lain yang berkaitan dengan keamanan.

Perintah eksekutif penangguhan status khusus Hong Kong itu sendiri pertama kali ditandatangani oleh Donald Trump pada Juli 2020 sebagai respons atas pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Beijing. Saat itu, Washington menilai Hong Kong tidak lagi memiliki otonomi yang cukup dari pemerintah pusat China sehingga preferensi tarif dan perdagangan khusus dihentikan secara sepihak.

Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong menyambut positif perubahan arah kebijakan geopolitik AS tersebut dan berharap hubungan dagang dapat kembali normal. "Menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong memenuhi kepentingan bersama China dan AS, serta selaras dengan harapan masyarakat internasional," tegas perwakilan Pemerintah Hong Kong dalam keterangan resminya.