Bikin Geger Kolombia, Kepala UNGRD Javier Pava Tarik Kendali Proyek Rp 192 Miliar Jelang Akhir Jabatan

Langkah mengejutkan diambil oleh Direktur Utama Badan Nasional Manajemen Risiko Bencana Kolombia (UNGRD), Javier Pava, di penghujung masa jabatannya. Pava secara resmi menerbitkan surat edaran baru yang menarik kembali seluruh wewenang pengelolaan anggaran dan kontrak proyek dari tangan para pejabat tinggi lembaga tersebut. Keputusan strategis ini memicu kegaduhan politik di Kolombia lantaran diterbitkan tepat 20 hari sebelum masa pemerintahan saat ini berakhir secara resmi.

Kebijakan kontroversial ini pertama kali diungkap ke publik oleh Julio Sanchez Cristo selaku Direktur 6AM W dari media Caracol Radio. Dalam salinan dokumen yang beredar, keputusan Pava ini didasarkan pada Resolusi 0937 tertanggal 22 September 2025 yang diterbitkan di era kepemimpinan direktur sebelumnya, Carlos Carrillo. Melalui sirkular teranyar ini, Pava menegaskan bahwa per tanggal pengumuman tersebut, kendali penuh atas anggaran operasional kembali langsung ke bawah komandonya.

"Mulai dari komunikasi sirkular ini disampaikan hingga adanya instruksi lebih lanjut, Direktur Jenderal mengambil alih kembali pelaksanaan kompetensi pengelolaan anggaran," tegas Pava dalam dokumen resmi yang dikutip dari media lokal Kolombia. Dengan adanya keputusan ini, koordinasi proyek-proyek mitigasi bencana di negara Amerika Selatan tersebut kini mengalami sentralisasi birokrasi yang ketat di tingkat tertinggi.

Secara detail, wewenang yang ditarik kembali oleh Pava meliputi penerbitan keputusan administratif kontrak, pengelolaan keuangan operasional, hingga pengadaan barang dan jasa berskala besar. Hal yang paling krusial adalah kembalinya otoritas pengelolaan proyek-proyek khusus yang sebelumnya dipegang oleh para subdirektur misi dengan nilai fantastis mencapai 5.000 juta peso Kolombia (atau setara Rp 192 miliar) per proyek. Langkah penarikan kuasa di masa kritis pemerintahan ini dinilai banyak pengamat rawan akan penyalahgunaan kepentingan.

Kendati demikian, Pava tidak menyapu bersih seluruh wewenang keuangan lembaga yang dipimpinnya tersebut. Surat edaran itu memberikan pengecualian mutlak bagi Sekretaris Jenderal UNGRD yang tetap memegang kendali atas urusan belanja administratif internal, kontrak kerja tenaga profesional, serta penyelesaian laporan keuangan dan pembayaran kontrak terdahulu. Publik Kolombia kini terus memantau dinamika internal UNGRD demi memastikan transparansi anggaran di sisa hari masa jabatan Pava.