Skandal Proyek Pengamanan Bandara Kolombia Rp 315 Miliar, Tender Resmi Dibatalkan!
- Otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aeronautica Civil, resmi membatalkan proses tender pengamanan dan keamanan swasta di seluruh bandara negara tersebut.
- Nilai kontrak proyek pengamanan ini sangat fantastis, yakni mencapai lebih dari 78 miliar peso Kolombia atau setara dengan Rp 315 miliar.
- Pembatalan dilakukan setelah munculnya gelombang protes dari sejumlah perusahaan keamanan yang mencium adanya indikasi persyaratan yang sengaja dirancang demi memenangkan satu peserta tunggal.
Otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aeronautica Civil, akhirnya resmi mencabut dan membatalkan proses tender pengadaan layanan pengawasan dan keamanan swasta untuk bandara-bandara di seluruh negeri. Keputusan mendadak ini diambil setelah proyek bernilai fantastis tersebut menuai polemik besar dalam beberapa waktu terakhir. Kontrak pengamanan ini diketahui memiliki anggaran super besar yang mencapai lebih dari 78 miliar peso Kolombia, atau setara dengan Rp 315 miliar jika dikonversikan saat ini.
Langkah penghentian proses lelang ini terpaksa ditempuh pemerintah menyusul gelombang protes dan laporan dari berbagai perusahaan di sektor keamanan. Para pelaku usaha menuding bahwa lembar spesifikasi persyaratan dalam dokumen tender tersebut mengandung klausul yang sangat membatasi kompetisi yang sehat. "Ada indikasi kuat bahwa persyaratan yang diajukan sengaja dirancang untuk menguntungkan satu penawar tunggal saja," ungkap salah satu perwakilan asosiasi pengusaha keamanan yang enggan disebutkan namanya.
Salah satu poin krusial yang paling banyak dipertanyakan adalah keputusan Aeronautica Civil untuk menyatukan seluruh kontrak pengamanan ke dalam satu paket proses nasional tunggal. Kebijakan ini dinilai sangat janggal karena berbeda total dengan skema tender pada tahun 2022 lalu, di mana proyek dibagi per wilayah regional. Menurut para pengusaha, perubahan radikal ini secara otomatis memotong kesempatan berpartisipasi bagi perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan jangkauan operasional nasional.
Tidak hanya itu, persayaratan ketat mengenai kewajiban kepemilikan kantor cabang resmi di setiap kota yang ditentukan juga memicu kecurigaan adanya praktik kongkalikong. Berdasarkan data dari Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, di wilayah Mitu hanya ada satu perusahaan bernama AMCOVIT Ltda yang memiliki izin kantor resmi. Kondisi ini membuat para pesaing yakin bahwa tender ini sengaja dikunci untuk memenangkan AMCOVIT Ltda atau konsorsium mana pun yang melibatkan perusahaan tersebut.
Sebagai pelengkap polemik, para pengusaha juga mengkritik tajam tuntutan mengenai cakupan telekomunikasi, indikator keuangan, serta rekam jejak pengalaman yang diminta oleh panitia lelang. Persyaratan teknis tersebut dinilai jauh lebih restriktif dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan standar proses lelang dua tahun lalu. Pihak regulator dianggap gagal memberikan justifikasi teknis yang memadai atas perubahan syarat yang dinilai mencekik para pelaku industri keamanan lokal ini.