Dana Darurat Bencana Rp 28 Triliun Mengendap, Pengawas Keuangan Semprot Pemerintah Kolombia

Badan Pengawas Keuangan Kolombia atau Contraloría General membongkar skandal memilukan terkait penanganan darurat bencana musim dingin di wilayah Córdoba. Pemerintah pusat dilaporkan telah berhasil menghimpun dana pajak darurat fantastis mencapai 7,5 triliun peso atau setara Rp 28,5 triliun. Namun ironisnya, proses eksekusi dan penyerapan anggaran di lapangan hingga saat ini tercatat hampir nol persen alias mandek total.

Pihak pengawas keuangan menyatakan bahwa meskipun alokasi dana tersebut secara resmi telah dimasukkan ke dalam pos anggaran negara dan sertifikat ketersediaan dana sudah diterbitkan untuk berbagai sektor, kenyataan di lapangan berkata lain. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dinilai sangat lamban dalam melakukan kewajiban pembayaran. "Meskipun sumber daya telah dimasukkan secara anggaran, tidak ada pelaksanaan efektif dalam kewajiban dan pembayaran pada entitas yang bertanggung jawab," tulis pernyataan resmi Contraloría General.

Sorotan tajam dialamatkan langsung kepada Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana (UNGRD). Lembaga tersebut dinilai menjadi biang keladi karena dana bantuan kemanusiaan itu masih tertahan di tahap birokrasi penandatanganan perjanjian kerja sama. Akibat dari kelalaian administratif yang berlarut-larut ini, proyek intervensi fisik serta upaya pemulihan wilayah pemukiman warga yang porak-poranda akibat cuaca ekstrem terpaksa mengalami penundaan yang sangat lama.

Berdasarkan investigasi mendalam, sektor pemulihan vital seperti Transportasi, Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, Kesehatan, Pemadam Kebakaran, hingga lembaga perlindungan anak ICBF menunjukkan angka realisasi yang sama sekali nihil. Sementara itu untuk sektor Perumahan dan Pendidikan, walau sudah menunjukkan sedikit perkembangan dalam penerbitan dokumen administratif anggaran, realisasi pembayaran konkret untuk pengerjaan proyek di wilayah Córdoba juga belum membuahkan hasil.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa setelah berbulan-bulan status darurat ditetapkan, pemerintah nasional belum menyerahkan dokumen Rencana Aksi Spesifik. Dokumen ini sangat krusial karena menjabarkan rincian target kerja, pembagian tanggung jawab, lini masa eksekusi, serta hasil akhir pemulihan. "Absennya instrumen ini menyulitkan pemantauan tepat waktu terhadap penggunaan uang rakyat dan membatasi evaluasi pemenuhan target darurat," pungkas perwakilan lembaga pengawas tersebut saat mendesak pemerintah segera mempercepat formalisasi kontrak.