Investasi Asing Rp1,25 T Masuk IKN, Ekonomi Daerah Penyangga Melesat
- Perusahaan asing asal Tiongkok resmi memulai proyek kawasan terpadu bernilai Rp1,25 triliun di KIPP IKN Nusantara.
- Dampak pembangunan IKN merembet ke daerah penyangga, di mana pendapatan pajak hotel PPU tembus 191 persen dari target.
- Otorita IKN dan Bank Indonesia optimistis IKN menjadi Superhub Ekonomi yang menggerakkan seluruh wilayah Kalimantan.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin menunjukkan taringnya sebagai magnet ekonomi baru Indonesia. Pertengahan Juli 2026, investasi penanaman modal asing (PMA) pertama resmi melakukan pemancangan fondasi proyek kawasan terpadu senilai Rp1,25 triliun di Sub Wilayah Pengembangan 1B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek kolaborasi dengan mitra asal Tiongkok ini berdiri di atas lahan seluas 15.501 meter persegi dan akan mencakup hunian apartemen, area ritel, restoran, hingga ruang terbuka hijau yang ditargetkan selesai pada 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa lokasi proyek asing pertama ini sangat strategis karena terhubung langsung secara visual dengan Istana Negara serta kawasan legislatif dan yudikatif. Tak hanya investor Tiongkok, investor asal Korea Selatan dan delegasi bisnis internasional lainnya juga mulai bersiap membangun fasilitas pendukung seperti hotel dan apartemen. Masuknya modal asing ini turut melibatkan kontraktor lokal Kalimantan Timur guna memastikan pemberdayaan potensi daerah secara optimal.
Dampak masif keberadaan IKN sangat dirasakan oleh daerah penyangga utama, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kepala Bapenda PPU Tur Wahyu Sutrisno mengungkapkan bahwa lonjakan aktivitas pembangunan telah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Pajak hotel di PPU yang awalnya ditargetkan Rp1,5 miliar kini meledak hingga Rp2,8 miliar atau mencapai 191 persen, sementara pajak restoran telah menyentuh Rp5,1 miliar atau 104 persen dari target tahunan.
Berdasarkan kajian dari Otorita IKN, pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU bahkan melonjak tajam hingga 19,9 persen pada periode awal pembangunan, jauh melampaui rata-rata kabupaten lain di Kalimantan Timur. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN Mia Amalia menegaskan bahwa indikator keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya bangunan fisik. "Keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari seberapa banyak gedung yang berdiri, melainkan seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkannya dan seberapa luas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," ungkap Mia.
Menatap masa depan, integrasi ekonomi IKN diproyeksikan membentuk Superhub Ekonomi Nusantara yang saling menguatkan dengan kota-kota sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda. Ekonom Senior Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Azhari Novy Sucipto optimistis bahwa geliat pembangunan rantai pasok dan infrastruktur ini akan menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokomotif utama yang mentransformasi struktur ekonomi Kalimantan secara menyeluruh, berpindah dari ketergantungan sumber daya alam mentah menuju sektor bernilai tambah tinggi.