Otoritas kehakiman Irak menyita uang tunai Rp177 miliar beserta puluhan properti dan kendaraan mewah dalam investigasi korupsi migas. Kasus ini menyeret mantan wakil menteri perminyakan dan mantan direktur kantornya.
“Otoritas menyita 7 miliar dinar Irak, senilai sekitar US$5,3 juta, dan US$5,5 juta lainnya dalam mata uang AS dari terdakwa Alaa Mohsen Khalaf," ujar hakim investigasi.”
— Adnan al-Jumaili dan Alaa Mohsen Khalaf
Otoritas kehakiman Irak berhasil menyita uang tunai sekitar US$10 juta atau setara Rp177 miliar beserta 35 properti dan enam kendaraan mewah. Penyitaan ini merupakan bagian dari investigasi kasus korupsi sektor minyak dan gas yang kian meluas di negara tersebut.
Kasus kakap ini secara langsung menyeret nama mantan direktur kantor pejabat senior perminyakan serta melibatkan mantan wakil menteri perminyakan. Penangkapan dan penyitaan aset tersebut diumumkan secara resmi oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Irak.
Hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Pusat Baghdad untuk Pemberantasan Korupsi memerinci total harta haram yang diamankan dari tangan terdakwa Alaa Mohsen Khalaf. "Otoritas menyita 7 miliar dinar Irak, senilai sekitar US$5,3 juta, dan US$5,5 juta lainnya dalam mata uang AS dari terdakwa Alaa Mohsen Khalaf," paparnya dalam keterangan resmi.
Pihak berwenang menegaskan bahwa seluruh aset bergerak dan tidak bergerak tersebut telah resmi disita sementara proses hukum lanjutan masih terus berjalan secara intensif.
Latar Belakang Kasus dan Penahanan Pejabat
Dewan Kehakiman Tertinggi menyatakan bahwa mantan wakil menteri perminyakan untuk urusan penyulingan, Adnan al-Jumaili, saat ini turut ditahan. Penahanan tersebut dilakukan atas berbagai tuduhan serius yang melibatkan penyalahgunaan dana publik di sektor strategis.
Jumaili sebelumnya telah secara resmi dipecat dari jabatannya pada bulan Juni lalu menyusul tuduhan pemborosan dana publik serta praktik pemberian kontrak yang melanggar hukum. Penyelidikan terus dikembangkan untuk mengungkap aliran dana haram tersebut.
Penyidik saat ini tengah berfokus mendalami berbagai kesaksian dan dokumen penting yang diberikan oleh Jumaili untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih luas. Keterangan para tersangka menjadi kunci dalam mengidentifikasi pihak lain yang terlibat.
Pengamat hukum menilai bahwa kasus ini mencerminkan kompleksitas pengawasan di sektor energi yang rawan terhadap praktik penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang jabatan tinggi.
Read Also
Cek Daftar Bandara yang Ditutup Sementara akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merekomendasikan penutupan...
Jerman Hadapi Ancaman Perang Besar dan Serangan Hibrida Rutin
Pemerintah Jerman memperingatkan bahwa negara tersebut kini menghadapi...
Kejar Pencuri Ikan Lintas Negara, KKP Perkuat Kerja Sama dengan Malaysia dan Australia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng negara tetangga seperti...
Biksu Senior di Thailand Ditangkap Polisi Terkait Skandal Seks dan Penggelapan Uang Kuil Rp53 Miliar
Kepolisian Thailand menangkap seorang biksu senior bernama Phra Vajirayan...
Kampanye Anti-Korupsi dan Dampak Penyelidikan
Penyitaan masif ini merupakan bagian integral dari kampanye skala besar melawan korupsi keuangan dan administratif yang diluncurkan oleh pemerintah Irak. Kampanye nasional tersebut resmi dimulai pada tanggal 28 Juni lalu untuk membersihkan birokrasi negara.
Bekerja sama erat dengan Dewan Kehakiman Tertinggi, pemerintah bertujuan memburu secara agresif pihak-pihak yang memperkaya diri sendiri dari uang negara serta memulihkan dana publik. Berbagai upaya hukum dikerahkan secara maksimal.
Hingga saat ini, puluhan pejabat, mantan pejabat, anggota parlemen, serta pengusaha kuat di sektor perminyakan telah resmi ditahan oleh aparat penegak hukum. Operasi penindakan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat setempat.
Otoritas terkait terus menggencarkan penggerebekan di Baghdad dan provinsi lainnya guna menyita seluruh aset yang memiliki kaitan dengan jaringan korupsi migas tersebut tanpa pandang bulu.
