Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menurunkan tim khusus ke Tapanuli Tengah untuk melakukan mediasi menyusul wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu oleh sejumlah fraksi DPRD. Konflik ini mencuat akibat rendahnya serapan anggaran serta penanganan pascabencana yang dinilai lambat.
“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana," kata Tito Karnavian.”
— Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan langsung untuk merespons usul pemakzulan yang dilayangkan oleh sejumlah fraksi di DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Ketegangan politik di daerah tersebut memicu perhatian pemerintah pusat agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga dengan baik.
Tito mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengerahkan tim khusus ke Tapanuli Tengah guna memediasi kedua belah pihak yang berseteru. "Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana," ujar Tito usai menghadiri pertemuan tingkat menteri di Medan.
Meski demikian, pihak Kemendagri belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai proses maupun hasil akhir dari upaya mediasi yang sedang berlangsung antara pihak DPRD Tapteng dan Bupati Masinton. "Iya untuk mediasi," sebutnya singkat mengenai tujuan pengiriman tim tersebut.
Langkah cepat ini diambil menyusul dinamika politik lokal yang memanas akibat adanya penilaian kinerja pemerintahan daerah yang dinilai kurang optimal oleh perwakilan partai politik di DPRD Tapanuli Tengah.
Sorotan Gubernur dan Alasan Wacana Pemakzulan
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut memberikan tanggapan dan meminta agar perselisihan antara Bupati Masinton dan pimpinan DPRD Tapteng segera diselesaikan secara damai. Ia menekankan agar konflik politik tersebut tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan yang dapat merugikan masyarakat.
Bobby mengingatkan bahwa Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang parah terdampak bencana banjir dan longsor pada tahun 2025 lalu. Hingga saat ini, proses penyaluran bantuan bagi para korban bencana di daerah tersebut masih berjalan lambat dibandingkan wilayah lain.
Wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton sebelumnya disuarakan oleh lima partai politik di DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Para pimpinan partai menilai bahwa tata kelola pemerintahan berjalan tidak profesional serta diwarnai dugaan penyelewengan anggaran.
Juru bicara pertemuan lima partai, Hazmi Arif Simatupang, menyoroti penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga bulan Agustus yang baru mencapai sekitar 30 persen, yang dinilai menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
Read Also
Sering Buat Onar, Tetangga RI Tak Segan Deportasi Massal WN Israel
Menteri Luar Negeri Thailand memperingatkan Israel menyusul serangkaian...
Biografi Alexander Agung Raja Makedonia dan Penakluk Dunia Kuno
Alexander III dari Makedonia, yang dikenal sebagai Alexander Agung, adalah...
Purbaya Ungkap Rencana Baru Warga Bikin KTP Otomatis Dapat Rekening Bank
Pemerintah menyiapkan rencana pembukaan rekening bank secara otomatis bagi...
Rusia Tutup Konsulat Jerman di St. Petersburg dan Usir Staf sebagai Langkah Balasan
Rusia memutuskan untuk menutup Konsulat Jenderal Jerman di St. Petersburg...
Dinamika Politik Lokal dan Penarikan Sikap Partai
Rendahnya penyerapan anggaran di Tapanuli Tengah tidak hanya dikritik oleh DPRD, tetapi juga telah memicu pemanggilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah oleh pihak Kemendagri untuk diberikan peringatan keras.
Selain persoalan anggaran dan lambatnya serapan fiskal, koalisi partai politik tersebut juga mempermasalahkan penanganan pemulihan pascabencana banjir yang dinilai belum tersalurkan secara maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.
Kendati wacana pemakzulan sempat bergulir kencang melalui pernyataan sikap bersama, dinamika politik di daerah mengalami pergeseran setelah Fraksi Partai Gerindra memutuskan untuk menarik kembali dukungannya.
DPC Gerindra Tapteng menyatakan bahwa partainya sudah tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama terkait pemakzulan tersebut, meskipun mereka tetap menyoroti kelemahan kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan.
