Prabowo Khawatir Kegaduhan Polri dan Kejagung Ganggu Stabilitas Ekonomi

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kekhawatiran mendalam terkait potensi kegaduhan hubungan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kepala Negara menilai ketegangan yang melibatkan dua lembaga penegak hukum utama tersebut dapat memperburuk iklim investasi dan perekonomian nasional. Guna meredakan situasi, Presiden secara khusus memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Istana Kepresidenan pada akhir pekan lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemanggilan tersebut ditujukan untuk mendengar laporan langsung serta mengklarifikasi dinamika hukum terkini. Salah satu fokus utama pembicaraan adalah kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. 'Ya kan karena ada sebuah kejadian ya tentu beliau ingin mendapatkan laporan,' ujar Prasetyo saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain fokus pada penyelesaian perkara hukum, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada dampak psikologis pasar akibat konflik antar-aparat penegak hukum. Menurut Prasetyo, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan fondasi mutlak yang tidak boleh ditawar dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah khawatir jika gesekan sektoral ini terus dibiarkan berlarut-larut, kepercayaan investor global terhadap iklim berusaha di tanah air akan mengalami penurunan yang signifikan.

Prasetyo menambahkan bahwa Presiden berulang kali memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga tinggi negara untuk meredam ego sektoral demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Sinergi yang harmonis di tingkat elit dinilai menjadi syarat utama dalam menciptakan situasi sosial-politik yang kondusif. 'Berkali-kali juga beliau sampaikan kami mewakili presiden, pemerintah syarat untuk yang tadi kami sampaikan, membangun ekonomi itu salah satunya stabilitas. Nah syarat stabilitas ya tentunya kita berharap mengurangi meminimalisir kegaduhan-kegaduhan. Jadi semangatnya itu,' tuturnya menjelaskan arahan Presiden.

Pertemuan tak biasa di Istana yang berlangsung secara tertutup tersebut tampaknya langsung membuahkan hasil nyata dalam koordinasi antar-lembaga. Hanya selang dua hari setelah menghadap Presiden, Mabes resmi menyerahkan berkas dan kewenangan penanganan kasus dugaan korupsi eks Jampidsus sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti secara objektif. Langkah cepat ini dinilai efektif dalam mencegah tumpang tindih kewenangan yang sempat memicu spekulasi liar di tengah masyarakat selama beberapa pekan terakhir.

Untuk menegaskan berakhirnya ketegangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tampil bersama dan menunjukkan sikap akur di hadapan media massa. Langkah rekonsiliasi publik ini diharapkan dapat mengembalikan fokus kedua institusi pada fungsi penegakan hukum yang profesional, bersih, dan transparan. Para pengamat ekonomi menyambut positif intervensi cepat dari Presiden Prabowo yang dinilai mampu meredam sentimen negatif di pasar keuangan nasional secara taktis.