DPR Setuju Anggaran Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI secara resmi menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam berbagai program strategis serta fungsi kementerian.

Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mencapai kesepakatan dan menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027. Keputusan strategis ini diambil dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memimpin langsung jalannya rapat dan mengumumkan persetujuan resmi tersebut di Gedung DPR RI pada Senin (7/9/2026). "Komisi XI DPR RI mendengar penjelasan atas rencana kerja dan rencana kerja pemerintah pagu indikatif 2027. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam RAPBN 2027 Rp49.801.124.984.000," papar Mukhamad Misbakhun.

Pagu anggaran sebesar Rp49,8 triliun ini nantinya akan didistribusikan ke berbagai program utama penunjang kinerja kementerian. Alokasi tersebut dirancang untuk memastikan stabilitas fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sepanjang tahun 2027.

Persetujuan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses legislasi dan penganggaran nasional sebelum RAPBN 2027 disahkan menjadi undang-undang definitif. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan setiap Rupiah anggaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Utama

Berdasarkan dokumen resmi yang disetujui, alokasi anggaran Kementerian Keuangan tahun 2027 dibagi ke dalam beberapa program prioritas. Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi mendapatkan alokasi sebesar Rp78,86 miliar untuk memperkuat kajian serta regulasi ekonomi.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Penerimaan Negara dialokasikan sebesar Rp3,62 triliun, sementara Program Pengelolaan Belanja Negara mendapatkan porsi sebesar Rp23,78 miliar. Kedua program ini memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan neraca fiskal negara.

Untuk bidang pengelolaan aset dan risiko, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko memperoleh alokasi sebesar Rp267,58 miliar. Pengelolaan ini dinilai krusial guna memaksimalkan pendapatan dari aset-aset negara yang dikelola pemerintah.

Sementara itu, porsi terbesar dari total anggaran dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen yang mencapai angka Rp45,81 triliun guna mendukung operasional serta layanan administrasi kementerian secara menyeluruh.

Distribusi Anggaran Eselon I dan Badan Layanan Umum

Alokasi anggaran juga dirinci berdasarkan masing-masing unit eselon I dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal dan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menerima porsi terbesar yaitu senilai Rp32,03 triliun.

Unit teknis operasional utama seperti Direktorat Jenderal Pajak memperoleh alokasi sebesar Rp6,27 triliun, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan dana sebesar Rp4,09 triliun. Dana ini difokuskan untuk memperkuat pengawasan serta optimalisasi penerimaan pabean dan perpajakan.

Unit eselon I lainnya seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan memperoleh Rp4,26 triliun dan Direktorat Jenderal Anggaran mendapatkan Rp48,1 miliar. Selain itu, Inspektorat Jenderal dialokasikan dana sebesar Rp36,3 miliar untuk fungsi pengawasan internal.

Unit pendukung lainnya mencakup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp46,65 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebesar Rp93,2 miliar, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp945,39 miliar.