Bocor! Email Rahasia Ungkap Kekacauan Rencana Trump Musnahkan Alat Kontrasepsi Rp 161 Miliar

Dokumen internal berupa puluhan surat elektronik (email) milik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang baru saja bocor mengungkap kekacauan besar di dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan bagaimana para diplomat AS saling kebingungan ketika Washington mendesak pemusnahan bantuan alat kontrasepsi senilai hampir USD 10 juta atau setara Rp 161 miliar (asumsi kurs Rp 16.100). Bantuan yang disimpan di sebuah gudang di Geel, Belgia tersebut sebenarnya ditujukan untuk negara-negara termiskin di dunia.

Kebijakan kontroversial ini bermula ketika pemerintahan Trump, yang disokong oleh efisiensi birokrasi lewat lembaga DOGE pimpinan miliarder Elon Musk, membubarkan lembaga bantuan luar negeri USAID pada awal 2025. Pembubaran ini berdampak langsung pada terlantarnya bantuan kemaslahatan publik. Ironisnya, para pejabat senior di Washington justru secara sepihak mengklaim bahwa alat kontrasepsi tersebut merupakan obat-obatan pemicu aborsi (abortifasien), sebuah tuduhan keliru yang memicu perdebatan sengit di internal pemerintahan.

Dalam salah satu email yang dikirimkan pada Agustus tahun lalu, seorang diplomat di Kedutaan Besar AS untuk Belgia mengeluhkan minimnya informasi yang mereka terima dari Washington. "Tidak ada satu pun orang di sini yang tahu pasti apa saja isi gudang tersebut," tulis diplomat itu setelah media internasional mulai mengendus adanya tumpukan alat kontrasepsi dan obat pencegah HIV di sana. Pemerintah Belgia dan sejumlah organisasi kemanusiaan dunia sebenarnya sempat mencoba membeli pasokan tersebut agar bisa disalurkan sebelum kedaluwarsa, namun upaya mereka dijegal oleh birokrasi AS.

Rencana AS untuk memusnahkan bantuan tersebut akhirnya batal total karena Belgia melarang keras proses insinerasi atau pembakaran komoditas medis tersebut di wilayah mereka. Akibatnya, jutaan alat kontrasepsi, termasuk implan bawah kulit dan spiral (IUD), telantar begitu saja tanpa pengatur suhu yang layak hingga akhirnya rusak dan tidak aman digunakan. Berdasarkan laporan Inspektur Jenderal USAID, kondisi ini justru membuat pemerintah AS harus membuang-buang anggaran hingga lebih dari USD 400.000 (sekitar Rp 6,4 miliar) hanya untuk membayar biaya sewa gudang penyimpanan barang yang telah membusuk tersebut.

Tindakan ceroboh ini pun memicu kritik tajam dari berbagai aktivis hak reproduksi, salah satunya Center for Reproductive Rights yang berhasil memenangkan gugatan keterbukaan informasi publik hingga dokumen ini bocor ke tengah masyarakat. "Pemerintahan ini selalu berbicara lantang tentang pemberantasan pemborosan dan penyalahgunaan wewenang, namun apa yang mereka lakukan di Belgia ini adalah contoh nyata dari pemborosan dan penyalahgunaan itu sendiri," tegas Liz McCaman Taylor, pengacara dari organisasi tersebut.