Soroti Peristiwa 2018, Pakar Ungkap Gambaran Masa Depan Anak Krakatau

Pakar kebencanaan menyebut peristiwa tsunami 2018 dapat menjadi acuan penting untuk melihat potensi bahaya Gunung Anak Krakatau di masa depan serta memperkuat langkah mitigasi.

Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa hari terakhir kembali dikaitkan dengan peristiwa tsunami yang melanda pada tahun 2018 silam. Pakar kebencanaan menyebut peristiwa masa lalu tersebut dapat menjadi acuan utama untuk melihat potensi bahaya dari gunung berapi aktif tersebut di masa depan.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menjelaskan bahwa peristiwa tsunami di Selat Sunda pada 2018 lalu merupakan acuan penting dalam membaca dinamika ancaman Gunung Anak Krakatau. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa setiap siklus erupsi memiliki karakteristik serta dinamika yang berbeda.

"Peristiwa 2018 dapat menjadi peta acuan bahaya baru, meskipun setiap siklus erupsi tetap memiliki dinamika yang unik," kata Daryono kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/9). Pada bencana 2018, tsunami dipicu oleh longsoran tubuh gunung ke laut secara tiba-tiba, bukan karena ledakan abu atau gas.

Mekanisme longsoran lereng ini dinilai akan selalu menjadi ancaman permanen selama proses pembangunan tubuh gunung masih berlangsung. Gunung secara bertahap menumpuk lava baru hingga mencapai titik ketidakstabilan struktur secara fisik.

Kondisi Terkini dan Perbandingan dengan 2018

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memastikan bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak berpotensi memicu gelombang tsunami seperti insiden tahun 2018. Terdapat perbedaan kontras antara morfologi bangunan gunung saat ini dengan kondisi sebelum runtuh pada 2018 lalu.

Struktur fisik Gunung Anak Krakatau saat ini dinilai jauh lebih kokoh dan stabil dibandingkan periode sebelum longsoran masif terjadi. Berdasarkan evaluasi data geologi terkini, bentuk kawah utama serta tubuh gunung masih berada dalam kategori aman dari risiko longsoran besar.

Selain itu, proses pembentukan kembali tubuh gunung pasca-erupsi 2018 dilaporkan belum mencapai volume kritis yang membahayakan perairan sekitarnya. Kendati demikian, ancaman jangka panjang dari penumpukan material baru tetap memerlukan pengawasan ketat dari otoritas terkait.

Pemerintah dipandang perlu memperkuat strategi mitigasi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aktivitas erupsi semata. Aspek potensi longsoran bawah laut dan risiko tsunami vulkanik harus masuk ke dalam sistem pengawasan nasional secara berkelanjutan.

Langkah Mitigasi dan Penguatan Sistem Peringatan Dini

Pakar IABI merekomendasikan sejumlah langkah mitigasi penting bagi pemerintah guna mengantisipasi risiko bencana di kawasan pesisir Selat Sunda. Langkah pertama mencakup penguatan pemantauan teknologi dengan menambah jaringan tide gauge, radar cuaca maritim, serta sensor deformasi lereng real-time.

Mitigasi berikutnya harus diterapkan melalui tata ruang berbasis risiko dengan memperketat zona kerawanan bencana di pesisir. Pemerintah diminta membatasi pembangunan infrastruktur permanen di garis pantai yang paling rentan terpapar hantaman tsunami vulkanik.

Sistem peringatan berbasis komunitas juga harus diperkuat mengingat waktu kedatangan tsunami di Selat Sunda tergolong sangat singkat. Masyarakat dilatih melakukan evakuasi mandiri segera setelah mendeteksi indikasi erupsi visual besar tanpa harus menunggu kepastian informasi resmi.

Di samping pembangunan infrastruktur evakuasi seperti jalur khusus dan tempat penampungan darurat, edukasi literasi multi-hazard kepada warga pesisir menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar masyarakat tanggap mengenali tanda alam tanpa dilanda kepanikan berlebihan.