Studi Universitas de los Andes Sebut Insentif Pajak Kerja Chile Bebani Fiskal

Senat Chile baru saja meloloskan pembahasan awal rancangan undang-undang Rekonstruksi Nasional serta Pengembangan Ekonomi dan Sosial atau yang dikenal luas sebagai 'megareformasi'. Melalui pemungutan suara yang menghasilkan 26 suara setuju, regulasi besar ini berupaya memulihkan stabilitas makroekonomi domestik. Salah satu poin krusial yang diusung dalam paket kebijakan tersebut adalah pemberian Kredit Pajak Lapangan Kerja, sebuah insentif fiskal khusus bagi korporasi yang aktif merekrut tenaga kerja formal.

Kendati di atas kertas program ini terlihat menjanjikan bagi pasar tenaga kerja, sebuah riset independen justru mengeluarkan peringatan keras bagi stabilitas keuangan negara. Pusat Studi Keuangan (ESE) dari Sekolah Bisnis Universitas de los Andes merilis hasil kajian yang menyebutkan instrumen stimulus tersebut berisiko memicu pembengkakan biaya fiskal secara masif. Di sisi lain, para peneliti menilai output nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru masih sangat abu-abu alias penuh dengan ketidakpastian.

Laporan komprehensif bertajuk 'Kredit Pajak Lapangan Kerja: Bukti Internasional dan Pelajaran untuk Chile' ini secara khusus membandingkan skema serupa yang pernah diterapkan di beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Finlandia, dan Kolombia. Berdasarkan data proyeksi dari Direktorat Anggaran Chile (Dipres), pengeluaran langsung yang harus ditanggung kas negara mencapai 668.573 juta peso pada tahun pertama. Angka beban anggaran tersebut diproyeksikan melonjak tajam hingga menyentuh 1.541.502 juta peso pada tahun kedua dan diprediksi bertahan di atas level satu triliun peso untuk beberapa tahun berikutnya.

Sesuai cetak biru yang dirancang oleh Pemerintah Chile, insentif ini menggunakan tarif dasar sebesar 14% dari total remunerasi bulanan setiap pekerja formal. Pemerintah bahkan menerapkan diferensiasi tarif, yakni sebesar 15% untuk pekerja perempuan, 13% untuk pekerja pria, serta tambahan 1,5% untuk pekerja muda di bawah usia 25 tahun. Kebijakan subsidi ini dirancang untuk dapat menyerap lebih dari 800.000 pengangguran agar dapat masuk ke dalam ekosistem sektor kerja formal.

Meski demikian, para ekonom dari Universitas de los Andes mengingatkan adanya fenomena pergeseran fungsi insentif yang kerap terjadi di kancah internasional. 'Subsidi ketenagakerjaan dari sisi pemberi kerja dapat berkontribusi pada peningkatan formalisasi dan lapangan kerja, meskipun dampaknya cenderung heterogen dan seringkali tidak sebanding dengan biaya fiskalnya,' tulis studi tersebut. Para peneliti mencontohkan kasus di Prancis, di mana mayoritas dana subsidi justru berakhir sebagai peningkatan upah pekerja ahli alih-alih membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat umum.