Debat Fracking Memanas Lagi di Kolombia, Tarik-Menarik Isu Ekonomi vs Lingkungan

Isu metode perekahan hidrolik atau fracking kembali menjadi pusaran utama dalam perdebatan sektor energi di Kolombia. Pada tanggal 20 Juli mendatang, bertepatan dengan instalasi Kongres yang baru, pemerintahan Presiden Gustavo Petro berencana untuk mengajukan kembali rancangan undang-undang (RUU) yang melarang total teknik eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon nonkonvensional tersebut. Langkah ini diprediksi akan memicu pergesekan politik yang sengit di tingkat legislatif.

Inisiatif pelarangan tersebut diajukan hanya beberapa minggu sebelum pelantikan presiden terpilih Kolombia yang baru, Abelardo de la Espriella. Kontras dengan Petro, De la Espriella telah mengumumkan arah kebijakan yang jauh lebih ramah terhadap sektor pertambangan dan energi. Alhasil, pengajuan RUU ini akan menjadi medan pertempuran baru antara kelompok yang mengkhawatirkan dampak kerusakan lingkungan akibat fracking dengan kelompok yang menilainya sebagai instrumen vital demi menjaga ketahanan energi nasional.

Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kolombia, Amylkar Acosta, menilai bahwa pengajuan RUU ini lebih kental dengan motif politik ketimbang dampak praktis langsung di lapangan. Menurut Acosta, pemerintahan Petro sebenarnya sudah secara de facto menghentikan pengembangan sumur nonkonvensional sejak awal menjabat. 'Presiden Petro sejak masa kampanye telah mengesampingkan penandatanganan kontrak eksplorasi dan produksi hidrokarbon baru, serta menolak penggunaan teknik fracking di Kolombia. Dan dia telah memenuhinya,' tutur Acosta dalam wawancara bersama Caracol Radio.

Namun, Acosta mengingatkan bahwa kebijakan moratorium terselubung ini berimbas negatif pada penurunan aktivitas sektor migas dalam negeri, yang ditandai dengan berkurangnya jumlah rig aktif dan penurunan drastis cadangan minyak serta gas alam Kolombia. Kondisi ini bahkan memaksa negara tersebut mengandalkan impor gas alam sejak Desember 2024 untuk memenuhi kebutuhan domestik. 'Ini adalah keenam kalinya proyek ini diajukan. Saya tidak melihat adanya masa depan bagi RUU ini untuk lolos di Kongres, namun saya melihat adanya peluang besar bagi reaktivasi aktivitas hidrokarbon di bawah pemerintahan baru nanti,' tambah Acosta.

Di sisi lain, pakar lingkungan dan ahli biologi terkemuka Brigitte Baptiste menawarkan perspektif yang lebih berimbang dengan menekankan pentingnya bukti ilmiah dalam perdebatan ini. Meskipun tidak menampik adanya risiko lingkungan seperti potensi pencemaran air bawah tanah dan peningkatan aktivitas seismik, Baptiste menilai larangan total tanpa kajian kontekstual yang mendalam adalah langkah yang keliru. 'Sangat tidak biasa dan tidak dapat diterima untuk menyalahgunakan prinsip kehati-hatian, yang mana hal itulah yang dicoba dilakukan sejak lama lewat pelarangan fracking,' ungkap Baptiste.

Baptiste menambahkan bahwa gas alam yang diproduksi melalui metode fracking memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah dan sebenarnya dapat membantu Kolombia dalam masa transisi energi menuju target iklim global. Namun, ia menyayangkan waktu yang terbuang sia-sia selama empat tahun terakhir akibat perdebatan tanpa kepastian ini. Keputusan akhir kini berada di tangan Kongres baru serta pemerintahan Abelardo de la Espriella yang akan resmi menjabat mulai 7 Agustus mendatang, untuk menentukan apakah Kolombia akan menutup rapat pintu bagi fracking atau justru membukanya kembali demi pemulihan ekonomi.