Megarreforma Ekonomi Chile Resmi Disahkan, Oposisi Merangsek Cari Gara-gara ke TC

DPR Chile akhirnya menyetujui hampir seluruh isi rancangan undang-undang Rekonstruksi Nasional dan Pembangunan Ekonomi dan Sosial yang dikenal sebagai Megarreforma. Keputusan strategis ini diambil dalam pemungutan suara sengit pada hari Selasa setempat. Kendati begitu, proses legislasi masih menyisakan satu isu sensitif terkait mekanisme kompensasi dana desa yang harus diselesaikan lewat Komisi Gabungan.

Menteri Keuangan Chile, Jorge Quiroz, meluapkan rasa puasnya atas keputusan parlemen yang dinilai memberikan sinyal positif bagi masa depan ekonomi negara. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap paket kebijakan ini datang dari berbagai spektrum politik, melampaui koalisi pendukung pemerintah semata. Regulasi baru ini diproyeksikan bakal mengembalikan daya saing insentif pajak guna menarik modal asing serta menggairahkan industri ekspor jasa nasional.

Nada senada dilontarkan Biminister Ekonomi dan Pertambangan Chile, Daniel Mas, yang mengapresiasi keberanian para legislator dalam mengesahkan aturan pemungkas tersebut. Di sisi lain, politikus senior Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, turut menyambut gembira pemotongan beban pajak dan insentif lapangan kerja yang tertuang di dalamnya. Pihaknya berjanji akan mempercepat pembahasan sisa materi di Komisi Gabungan agar undang-undang bisa segera diundangkan.

Meski demikian, pengesahan Megarreforma langsung memicu gelombang perlawanan sengit dari aliansi partai oposisi. Gabungan fraksi sayap kiri dan tengah mengumumkan bakal melayangkan gugatan resmi ke Tribunal Constitucional (TC) untuk membatalkan klausul kepastian tarif pajak. Mereka menilai pemberian fasilitas kunci tarif hingga 20 tahun bagi investor kakap serta pelonggaran amdal merupakan langkah mundur yang mencederai keadilan sosial.

Kritik tajam disampaikan Ketua Fraksi Partai Sosialis, Raul Soto, yang menyebut hari pengesahan sebagai hari kelam bagi perekonomian nasional. Sementara itu, politikus PC Daniela Serrano dan Daniel Manouchehri menuding kebijakan Menkeu Jorge Quiroz berpotensi memperlebar defisit anggaran negara. Mereka mengklaim regulasi tersebut sama saja memberikan "hadiah" keringanan pajak bernilai 3 miliar dolar AS kepada kelompok masyarakat paling kaya.