Rekening Dompet Digital Nequi Bisa Disita, Pahami Aturan dan Batas Saldo Bebas Sita

Platform dompet digital populer di Kolombia, Nequi, kini tidak lagi sepenuhnya terbebas dari tindakan hukum penyitaan dana. Sebagai salah satu finansial digital terbesar yang mengantongi puluhan juta pengguna, Nequi menegaskan bahwa seluruh akun anggotanya dapat dijadikan jaminan atas penagihan utang resmi. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap nasabah yang memiliki penunggakan kewajiban finansial.

Prosedur pembekuan dana di platform ini terbagi menjadi dua mekanisme utama, yaitu penyitaan koaktif (administratif) dan penyitaan yudisial. Penyitaan koaktif diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1066 Tahun 2006 yang memberi kewenangan kepada lembaga negara seperti Dinas Pendapatan Daerah maupun Dinas Perhubungan tanpa perlu persetujuan hakim. Langkah cepat ini diterapkan guna mencairkan utang pajak daerah hingga denda pelanggaran lalu lintas yang menumpuk.

Sementara itu, penyitaan yudisial merupakan tindakan pencegahan yang ditetapkan langsung oleh hakim di pengadilan sipil, pidana, hingga perdata. Mekanisme ini membekukan saldo rekening nasabah yang sedang menghadapi proses gugatan hukum akibat penunggakan utang swasta. "Hakim dapat memerintahkan pembekuan rekening ketika nasabah terlibat dalam proses hukum pengadilan," tulis pernyataan resmi pihak Nequi.

Meski demikian, hukum tetap memberikan perlindungan finansial berupa batas perlindungan saldo (limite de inembargabilidad) khusus bagi pengguna perorangan. Untuk penyitaan koaktif oleh negara, batas perlindungan saldo ditetapkan hingga 25 kali upah minimum bulanan atau setara 26,71 juta peso Kolombia khusus pada rekening tertua nasabah. Apabila Nequi merupakan rekening utama dan tertua milik nasabah, maka nominal saldo di bawah batas tersebut aman dari tindakan pembekuan.

Pada kasus penyitaan yudisial oleh hakim pengadilan, batas nilai dana yang dilindungi dari pembekuan mencapai angka 55,09 juta peso Kolombia tanpa memandang usia pembukaan akun. Kendati demikian, aturan perlindungan saldo ini tidak berlaku bagi entitas badan hukum maupun nasabah yang terjerat perkara sengketa perceraian, pembagian warisan, serta gugatan nafkah anak. Para pengguna imbau untuk senantiasa menjaga transparansi transaksi agar terhindar dari sanksi pembekuan dana.