Twibbon MPLS SMK PGRI 5 Denpasar Viral di Medsos, Disdikpora Bali Beri Teguran Keras
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali melayangkan teguran keras kepada SMK PGRI 5 Denpasar akibat unggahan twibbon MPLS yang viral di media sosial.
- Kepala Disdikpora Bali menegaskan bahwa konten promosi yang dinilai tidak pantas tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan mental siswa baru lulusan SMP.
- Pemprov Bali menyatakan tidak pernah mewajibkan pembuatan twibbon untuk agenda MPLS dan menyebut atribut digital itu murni inisiatif mandiri dari pihak sekolah.
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali bergerak cepat merespons keresahan masyarakat terkait unggahan foto Twibbon Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) milik SMK PGRI 5 Denpasar yang viral di media sosial. Pihak dinas langsung melayangkan teguran keras kepada manajemen sekolah swasta tersebut. Langkah tegas ini diambil karena konten promosi digital yang ditampilkan dinilai sangat tidak elok dan kurang pantas disajikan kepada para siswa baru yang baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, IB Gede Wesnawa Punia, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan langsung memanggil kepala SMK PGRI 5 Denpasar untuk memberikan klarifikasi mendalam. Pemanggilan ini dilakukan segera setelah materi publikasi tersebut memicu gelombang kontroversi di kalangan warganet. Pihak dinas menyayangkan kecerobohan sekolah dalam menyaring konten publikasi yang melibatkan anak di bawah umur.
'Tadi sudah kita tegur. Bikin jangan aneh-aneh. Kasihan ini baru tamat SMP. Jangan dibuat, dipolakan seperti itu,' tegas Wesnawa saat memberikan keterangan kepada awak media terkait polemik tersebut. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan edukatif sejak hari pertama siswa menginjakkan kaki, bukan justru menjadi pemicu polemik di ruang siber.
Wesnawa menambahkan, materi promosi yang kontroversial dikhawatirkan dapat membawa dampak buruk bagi psikologis dan mental generasi muda yang tengah transisi menuju jenjang sekolah menengah kejuruan. Institusi pendidikan diimbau untuk kembali fokus menampilkan mutu pembelajaran serta prestasi akademik maupun non-akademik, ketimbang mencari perhatian publik dengan cara yang instan dan sensasional. 'Itu otomatis melemahkan anak-anak generasi penerus kita juga,' lanjutnya menekankan dampak jangka panjang dari kelalaian tersebut.
Disdikpora Bali juga meluruskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sama sekali tidak pernah mengeluarkan instruksi atau kewajiban bagi sekolah untuk membuat twibbon dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Atribut promosi digital tersebut murni merupakan program mandiri dan kreativitas dari masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu, kontrol kualitas terhadap konten yang diunggah sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan komite yang bersangkutan.
'Pemprov Bali tidak mengarahkan harus membuat Twibbon. Itu inovatif dan inisiatif dari teman-teman pengelola satuan pendidikan,' jelas Wesnawa. Mengingat fungsinya sebagai representasi resmi institusi di ranah publik, ia mendesak agar setiap sekolah memiliki regulasi internal dan sistem kurasi yang ketat sebelum menyebarluaskan materi kampanye sekolah agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.